Selasa, 14 Februari 2012

BANK DEFINISI OLEH HARBANI PASOLONG

BanK DEFINISI ILMU SOSIAL Nama Kosnep Definisi A Ability (kemampuan) Gibson dkk (1996: daftar istilah), ability (kemampuan) adalah suatu cirri, biologis atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat mental atau fisik. Administrasi 1. Herbert A. Simon (1999:3), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. 2. Leonard D. White dalam Inu Kencana Syafiie dkk. (1999), mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok–kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. 3. Dwight Waldo (1971), mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. 4. Dimock & Dimock (1992:20), mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen. 5. S. P. Siagian (2004:2), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 6. The Liang Gie (1993:9), mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. 7. Penulis “Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional". Administrasi Publik Administrasi Negara Aksiologi Aksiologi Mempersoalkan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu digunakan, bagimana kaitan antara cara penggunaan dengan kaedah-kaedah moral, bagaimana objek ditelaah bagaimana kaitan antara teknik procedural operasionalisasi dengan metode ilmiah dengan norma-norma professional. Jadi Aksiologi adalah nilai kehunaan ilmu. Akuntabilitas Said Zainal Abidin (2006:17), akuntabilitas adalah kebertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan itu kepada rakyat sebagai pemilik Negara. Antropologi Stephen P. Robbins (2002:16), antropologi adalah studi tentang masyarakat untuk mempelajari dan kegiatan merekan. Attitudes Gibson dkk (1996:daftar istilah), attitudes (sikap) adalah kesiapan mental timbulnya kebutuhan. B Behavior (perilaku) Gibson dkk (1996: daftar istilah), Behavior (perilaku) adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang , seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau mimpi siang hari, tindakan yang dihasilkan oleh suatu sikap. Birokrasi 1. Weber dalam H.G Surie (1987:99), birokrasi adalah sebagai suatu daftar atau sejumlah daftar ciri-ciri yang sifat pentingnya yang relatif secara hubungannya satu sama lain telah banyak menimbulkan perdebatan. 2. Blau dalam Sinambela (2006:70), mengatakan bahwa birokrasi adalah organisasi yang ditujukan untuk memaksimunkan efisiensi dalam administrasi. 3. J.B. Kristiadi (1994:93), birokrasi adalah merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya. 4. G. Kartasapoetra (1994:2), birokrasi adalah pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintahan melalui instansi-instansi atau kantor-kantor. 5. Peter Blau dalam Martin Albrow (1970) berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu mekanisme sosial tertentu yang memaksimalkan efisiensi dan juga sebagai suatu bentuk organisasi sosial dengan karakternya yang spesifik. Benchmarking Gibson dkk (1996:daftar istilah), benchmarking (patok duga) adalah urutan keunggulan, atau pencapaian hasil dari produk atau praktik di perusahaan yang diukur atau dinialai. Brainstorming Gibson dkk (1996:daftar istilah), brainstorming adalah pengumpulan gagasan dari suatu kelompok melalui diskusi. Buruh B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:27), buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak , baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. C Case Study (studi kasus) Gibson dkk (1996:daftar istilah), Case Study adalah penelaahan sejumlah karakteristik seseorang, kelompok, atau organisasi, biasanya dalam rentang waktu tertentu. D Delegasi Charles J. Keating (1986:82), delegasi adalah pemberian sebagian tanggung jawab dan kewibawaan kepada orang lain. Delegasi Wewenang Gibson dkk (1997:126), delegasi wewenang adalah proses distribusi wewenang ke bawah di suatu organisasi. Disiplin Disiplin Kerja Bedjo Siswanto (1987:278), disiplin kerja adalah debagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup melaksanakannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. E Efektivitas 1. James L. Gibson (1996:28), efektivitas dalam konteks perilaku organisasi adalah merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan. Atau Efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. 2. Stephen P. Robbins (2002:28), efektivitas adalah pencapaian tujuan. Efisiensi Stephen P. Robbins (2002:28), efisiensi adalah nisbah antara keluaran efektif dan masukan yang diperlukan untuk mencapainya. Elit 1. Elit adalah seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan dari warga masyarakat lainnya sehingga menenmpati _irri_ di atas para warga masyarakat lainnya. 2. Elit Adat adalah elit yang memperoleh pengaruh, prestise dan perannnya berdasarkan nilai dan norma-norma _irri di Provinsi Sulawesi Selatan. Cara utama untuk menjadi elit _irri yaitu kelahiran dan perkawinan. 3. Eilt Agama adalah elit yang memperoleh pengaruh, prestise dan peranannya, berdasarkan nilai-nilai dan aturan-aturan agama Islam. 4. Elit Kekuasaan adalah elit yang memperoleh pengaruh, prestise dan peranannya berdasarkan nilai dan aturan-aturan yang telah ditentukan. 5. Elit Stratejik adalah elit yang memperoleh pengaruh, prestise dan peranannya berdasarkan nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersifat teknis opersional. Etika 1. Bertens dalam Keban (2004:147), menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti salah satu diantaranya dan biasa digunakan orang adalah kebiasaan, adat atau ahlak dan watak. 2. salam Burhanuddin (1991:1), Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. 3. Magnis Suseno (1990), etika adalah ilmu dan bukan sebuah ajaran, yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. 4. Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), disebut: (1) Ilmu tentang apa yang “baik” dan apa yang “buruk” dan tentang hak dan kewajiban moral, (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak, dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. 5. Hobbes dalam Widodo (2006:48), etika adalah berkaitan dengan standar perilaku di antara orang-orang dalam kelompok sosial. 6. Bratawijaya (1992:243), adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Emosi Stephen P. Robbins (2002:137), emosi adalah perasaan yang hebat terhadap seseorang atau sesuatu. F Formulasi kebijakan Publik Lindblom (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997:16)mendefinisikan formulasi kebijakan publik (public policy making ) adalah merupakan prosespolitik yang amat kompleks dan analisis dimana tidakmengenal saat dimulai dan diakhirinya dan batas dariproses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti,serangkaian kekuatan yang agak kompleks itu kitasebut sebagai pembuatan kebijakan publik, itulahyang kemudian membuahkan hasil yang disebutkebijakan). Udoji (dalam Solichin Abdul Wahab, (1997:17) merumuskan formulasikebijakan ini sebagai berikut: adalah (keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasiandan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuktuntutan-tuntutan politik, pengaturan tuntutan-tuntutantersebut ke dalam sistem politik, pengupayaanpemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arahtindakan yang dipilih pengesahan dan pelaksanaan atauimplementasi, monitoring dan peninjauan kembali(umpan balik). G Globalization (globalisasi) Gibson dkk (1996:daftar istilah), Globalization (globalisasi) adalah interdependensi transportasi, distribusi, komunikasi, dan jaringan ekonomi yang melintas batas internasional. Governance 1. Ganie Rochman (2000:142) Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. 2. Pinto dalam Widodo (2006:107), Governance adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaab urusan pemerintahan seacara umum dan pembangunan ekonomi pada khsususnya. 3. LAN (2000:1) Governance adalah sebagai proses penyelenggaraan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Good Governance 1. World Bank dalam Mardiasmo (2002:23), adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administartif, menjalankan disiplin annggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 2. Taschereau & Campos dalam Thoha (2003:63), tata pemerintahan yang baik (good gavernance) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (government), rakyat (citizen), dan sivil Society, dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat, jika kesamaan derjat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti, maka akan terjadi pembiasan dari pengelolaan pemerintahan. H I Ilmu (Science) Ilmu Adalah kumpulan pengetahuan secara sistematis; yaitu berbagai _irri sistematis yaitu berbagai data informasi yang tersusun merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai hubungan saling ketergantungan. (Herber L Scart) Logic (2002) Instuisi Stephen P. Robbins (2002:13), instuisi adalah suatu perasaan yang tidak perlu didukung oleh riset. Implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983) menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, tetapi bisa juga dalam bentuk lain seperti perintah atau keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaannya. Implementasi kebijakan Syukur Abdullah (1991) menyimpulkan bahwa “Proses implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program (kebijakan) yang ditetapkan semula”. Isu Kebijakan Isu kebijakan (publik) adalah pandangan yang berbeda tentang masalah kebijakan serta caracara untuk memecahkannya (W.N. Dunn). J Jabatan 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Jabatan adalah "kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. Sedangkan jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier". 2. Thoha (2005:3), jabatan tersebut disusun dalam tatanan hirarki dari atas ke bawah. Jabatan yang berada di hirarki atas mempunyai kekuasaan yang lebih besar ketimbang jabatan yang berada di tatanan bawah. 3. Taliziduhu Ndraha (2002:180), mengatakan bahwa jabatan adalah satuan dan mewakili organisasi. K Karyawan B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:27), karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pmerintah, dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara mingguan. Kebijakan KEBIJAKAN ADALAH SEBAGAI KEPUTUSAN TETAP YANG DICIRIKAN OLEH KONSISTENSI DAN PENGULANGAN (REPETITIVENESS) TINGKA LAKU DARI MEREKA YANG MEMBUAT DAN DARI MEREKA YANG MEMATUHI KEPUTUSAN. Prewitt Kebijakan Publik 1. KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SUATU RANGKAIAN PILIHAN-PILIHAN-PILIHAN YANG SALING BERHUBUNGAN YANG DIBUAT OLEH LEMBAGA ATAU PEJABAT PEMERINTAH PADA BIDANG-BIDANG YANG MENYANGKUT TUGAS PEMERINTAHAN, SEPERTI PERTAHANAN KEAMANAN, ENERGI, KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, KRIMINALITAS, PERKENOMIAN. WILLIAM N DUNN. 2. KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH APAPUN YANG DIPILIH OLEH PEMERINTAH UNTUK DILAKUKAN ATAU TIDAK DILAKUKAN. THOMAS R DYE (1981). 3. CARL FRIEDRICH MENGEMBANGKAN DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIC SEBAGAI SUATU ARAH TINDAKAN YANG DIUSULKAN OLEH SESEORANG, KELOMPOK ATAU PEMERINTAH DALAM SUATU LINGKUNGAN TERTENTU YANG MEMBERIKAN HAMBATAN-HAMBATAN DAN KESEMPATAN-KESEMPATAN TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN UNTUK MENGGUNAKAN DAN MENGATASI DALAM RANGKA MENCAPAI SUATU TUJUAN ATAU MEREALISASIKAN SUATU SASARAN ATAU MAKSUD TERTENTU. (DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “JARINGAN PESANTREN DAN KEBIJAKAN PUBLIK” KARYA MOH.ILYAS PURWO AGOMO, JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN, 2006, HAL 21). 4. THOMAS R DYE MENGATAKAN BAHWA KEBIJAKAN PUBLIC ADALAH APAPUN YANG DIPILIH OLEH PEMERINTAH UNTUK DILAKUKAN DAN TIDAK DILAKUKAN. (DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “JARINGAN PESANTREN DAN KEBIJAKAN PUBLIK” KARYA MOH.ILYAS PURWO AGOMO, JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN, 2006, HAL 21). 5. ROBERT EYESTONE MENYATAKAN KEBIJAKAN PUBLIC SEBAGAI HUBUNGAN SUATU UNIT PEMERINTAHAN DENGAN LINGKUNGANNYA. (DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “JARINGAN PESANTREN DAN KEBIJAKAN PUBLIK” KARYA MOH.ILYAS PURWO AGOMO, JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN, 2006, HAL 20). 6. ERWAN AGUS PURWANTO (1997) DALAM TESISNYA YAITU BAHWA KEBIJAKAN PUBLIC SELALU BERHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG SANGAT BERPENGARUH TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT MELALUI INSTRUMENT-INSTRUMEN KEBIJAKAN YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH BERUPA HUKUM, PELAYANAN, TRANSFER DANA, PAJAK DAN ANGGARAN-ANGGARAN. ( DIKUTIP DARI JUDUL “STUDI FORMULASI KEBIJAKAN” KARYA DIAN SAFRINA, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2003, HAL 19). 7. RANDALL B. RIPLEY DALAM POLICY ANALYSIS IN POLITICAL SCIENCE MENGANJURKAN AGAR KEBIJAKAN PUBLIC DILIHAT SEBAGAI SUATU PROSES DAN MELIHAT PROSES TERSEBUT DALAM SATU MODEL YANG SEDERHANA UNTUK DAPAT MEMAHAMI KONSTELASI AGAR ACTOR DAN INTERAKSI YANG TERJADI DI DALAMNYA. . ( DIKUTIP DARI JUDUL “STUDI FORMULASI KEBIJAKAN” KARYA DIAN SAFRINA, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2003, HAL 19). 8. GUY PETERS MENGATAKAN KEBIJAKAN PUBLIC SEBAGAI KESELURUHAN DARI KEGIATAN PEMERINTAH BAIK AKTIVITAS LANGSUNG MAUPUN MELALUI AGEN-AGENNYA YANG MEMPENGARUHI KEHIDUPAN WARGA NEGARANYA. ( DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “KEBIJAKAN PANGAN DI INDONESIA” KARYA AMRI KUSUMAWARDANA, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2004, HAL 20). 9. JAMES A. ANDERSON DALAM PUBLIC POLICY-MAKING, SECOND EDITION SENDIRI KEBIJAKAN SEBAGAI “A PURPOSIVE COURSE OF ACTION FOLLOWED BY AN ACTOR OR SET OF ACTOR IN DEALING WITH A PROBLEM OR MATTER OF CONCERN.” ( DIKUTIP DARI JUDUL “STUDI FORMULASI KEBIJAKAN” KARYA DIAN SAFRINA, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2003, HAL 19). 10. GRAHAM ALISSON (1971) DALAM LELE(1999) MELIHAT BAHWA KEBIJAKAN PUBLIC MERUPAKAN HASIL KOMPETISI DARI BERBAGAI ENTITAS ATAU DEPARTEMEN YANG ADA DALAM SUATU NEGARA DENGAN LEMBAGA- LEMBAGA PEMERINTAH SEBAGAI ACTOR UTAMANYA YANG TERIKAT OLEH KONTEKS, PERAN, KEPENTINGAN DAN KAPASITAS ORGANISASIONALNYA. ( DIKUTIP DARI JUDUL “STUDI FORMULASI KEBIJAKAN” KARYA DIAN SAFRINA, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2003, HAL 22). MENURUT INDRIANI PUTRI DALAM SKRIPSINYA KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SERANGKAIAN TIDAKAN YANG DITETAPKAN DAN DILAKSANAKAN ATAU TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MEMPUNYAI TUJUAN ATAU BERORIENTASI PADA TUJUAN TERTENTU DAMI KEPENTINGAN MASYARAKAT.( JUDUL SKRIPSI INDRIANI PUTRI H YAITU “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN REKLAME LUAR RUANG KOTA YOGYAKARTA” JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2006, HAL 38). 11. HAROLD LASWELL DAN ABRAHAM KAPLON BERPENDAPAT BAHWA KEBIJAKAN PUBLIC HENDAKNYA BERISI TUJUAN, NILAI- NILAI DAN PRAKTIKA-PRAKTIKA SOCIAL YANG ADA DALAM MASYARAKAT. ( DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “ PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PERLUASAN WILAYAH” KARYA IDA WIDAYATI, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2005, HAL 16.). 12. RICHARD ROSE MENYARANKAN BAHWA KEBIJAKAN HENDAKNYA DIPAHAMI SEBAGAI “ SERANGKAIAN KEGIATAN YANG SEDIKIT BANYAK BERHUBUNGAN BESERTA KONSEKUENSI-KONSEKUENSINYA BAGI MEREKA YANG BERSANGKUTAN DARIPADA SEBAGAI SUATU KEPUTUSAN TERSENDIRI”. ( DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERDA NO. 8 TAHUN 2001 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD KABUPATEN SLEMAN” KARYA INGGIT UTAMI, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2004, HAL 24 ). 13. DAVID EASTONE MENGATAKAN BAHWA KEBIJAKAN PUBLIC ADALAH ALOKASI NILAI YANG OTORITATIF UNTUK SELURUH MASYARAKAT AKAN TETAPI HANYA PEMERINTAH LAH YANG DAPAT BERBUAT SECARA OTORITATIF UNTUK SELURUH MASYARAKAT, DAN SEMUANYA YANG DIPILIH OLEH PEMERINTAH UNTUK DIKERJAKAN ATAU TIDAK DIKERJAKAN ADALAH HASIL- HASIL DARI ALOKASI NILAI- NILAI TERSEBUT. ( DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERDA NO. 8 TAHUN 2001 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PADKABUPATEN SLEMAN” KARYA INGGIT UTAMI, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2004, HAL 25 ). 14. WILLIAM N. DUNN SUATU PROSES KETATA PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAH YANGMENGHASILKAN KEPUTUSAN PEMERINTAH, DIMANA INSTANSI YANG TERKAIT MEMPUNYAI WEWENANGATAU KEKUASAAN DALAM MENGARAHKAN MASYARAKAT DAN TANGGUNG JAWAB MELAYANI KEPENTINGANUMUM. (NAIHASY, SYAHRIN. 2006. KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY) MENGGAPAI MASYARAKATMADANI. YOGYAKARTA: MIDI PUSTAKA. HAL 18) Kekuasaan Gibson dkk (1996:480), kekuasaan adalah kemampuan untuk mendapatkan orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pihal lainnya. Keperibadian Gibson dkk (1996:156), keperibadioan adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Kepemimpinan 1. Maxwell (1995:1), kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh pengikut. Maxwell menjelaskan bahwa pemimpin terkemuka suatu kelompok tertentu mudah ditemukan, perhatikan saja orang-orang ketika mereka berkumpul. Kalau suatu persoalan harus diputuskan, siapa orang yang pandangannya tampak paling berharga, siapa yang paling diperhatikan, ketika persoalan dibicarakan? Siapa orang yang paling cepat disetujui oleh orang-orang lainnya?, yang paling penting, siapa yang paling diikuti oleh orang lainnya? Jawaban terhadap semua pertanyaan itu akan membantu untuk menentukan siapa pemimpin yang sesungguhnya dalam suatu kelompok tertentu. 2. James L. Gibson dkk (1997:5), kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi indiviu dalam mencapai tujuan. Definisi Gibson mengisyaratkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan. 3. James A. F. Stoner (1996:161), kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. 4. Keating Charles J. (1986:9), kepemimpinan adalah merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. 5. Gary Yukl (1994:4), kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama dan teamwork, serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada di luar kelompok atau organisasi. 6. James M. Kouzes & Barry Z. Posner (2004:3), kepemimpinan adalah penciptaan cara bagi orang untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan sesuatu yang luar biasa. 7. James J. Cribbin (1985:12), kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh konsesus dan keikatan pada sasaran bersama, melampaui syarat-syarat organisasi yang dicapai degan pengalaman sumbangan dan kepuasan di pihak kelompok kerja. 8. Kartono (2005:153), Kepemimpinan adalah "kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan". 9. Rivai (2004:65), mengatakan Kepemimpinan adalah peranan dan juga suatu proses untuk mempengaruhi orang lain. 10. Boone & kurtz (1984), kepemimpinan adalah tindakan memotivasi orang lain atau menyebabkan orang lain melakukan tugas tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan spesifik. 11. Sun Tzu dan Thomas Cleary (2002:5), berpendapat lain tentang kepemimpinan adalah sebuah persoalan kecerdesan, kelayakan untuk dipercaya, kelembutan, keberanian, dan ketegasan. 12. Nawawi (2004:9), adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Kepuasan Kerja Gibson dkk (1996:150), kepuasan kerja adalah suatu sikap yang dipunyai individu mengenai pekerjaannya. Kebutuhan James L. Gibson (1996:186). Kebutuhan adalah difisiensi (kekurangan) yang dialami individu pada suatu waktu tertentu. Keperibadian 1. James L. Gibson (1996:157), keperibadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. 2. Stephen P. Robbins (2002:120), keperibadian adalah keseluruhan total cara seorang individu bereaksi dan berinterakasi dengan yang lain. Kemapuan Moeljarto Tjokrowinoto dkk (2004 :37), kemampuan adalah yanag kuat untuk berkarya dengan semangat kemandiarian termasuk keberanian untuk mengambil resiko usaha dan meminimalisasi resiko tersebut untuk menjadi keuntungan. Kemangkinran Stephen P. Robbins (2002:28), kemangkiran adalah tidak masuk kerja tanpa laporan. Kinerja 1. Rue & Byars (1981:375),kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. 2. Interplan (1969:15), adalah berkaitan dengan operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. 3. Murphy dan Cleveland (1995:113), kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. 4. Ndraha (1997:112), kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan 5. Widodo (2006:78), kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. 6. LAN-RI (1999:3), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. 7. Gibson (1990:40), mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi. 8. Keban (1995:1), kinerja adalah merupakan tingkat pencapaian tujuan. 9. Timpe (1998:9), kinerja adalah prestasi kerja, yang ditentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku manajemen. 10. Mangkunegara (2002:67), kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 11. Prawirosentono (1999:2), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 12. Stephen Robbins (1989:439), kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Kinerja Individu 1. James L. Gibson (1996:13), kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi 2. Sinambela dkk. (2006:136), kinerja pegawai adalah sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Konsep 1. Konsep adalah suatu ide dasar manusia yang terstruktur dan sistimatis, dalam arti bahwa konsep itu adalah hasil sesuatu masalah yang akan tergeneralisasikan dalam dimensi ruang dan waktu. (Louis Kattsoff,) 2. Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah krakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. (Masri Singarimbun & Sofyan Effendi. 1995 : 34) 3. Konsep adalah kata atau istilah yang menyatakan sesuatu ide atau pikiran umum tentang sifat-sifat sesuatu benda, peristiwa, gejala, ataupun istilah yang mengemukakan tentang hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. (Yudistira K.Garna, 1994 : 1). Kultur A. L. Krober & F. Kluckhon (1952:88), Kultur adalah mengandung pola, eksplisit maupun implicit dari dan untuk perilaku yang dibutuhkan dan diwujudkan dalam sosial, menunjukkan hasil kelompok manusia yang berbeda, termasuk benda-benda hasil ciptaan manusia, inti utama dari kultur terdiri dari ide tradisional (turun temurun dan terterdeteksi) terutama pada nilai yang menyertai. Kultur Organisasi Gibson dkk (1996:77), kultur organisasi adalah bauran nilai-nilai, kepercayaan , norma, dan pola perilaku dalam suatu organisasi. Sama dengan kepribadian seorang individu. Kulutr Nasional Gibson dkk (1996:81), kultur nasional adalah merupakan suatu kesatuan nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan norma-norma yang saling berbaur pada sebagian besar penduduk suatu Negara. Kotigensi Strategis Gibson dkk (1996:495), kotigensi strategi adalah sebuah kejadian atau ektivitas yang amat sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. L M Masalah kebijakan Masalah kebijakan (publik) adalah kebutu-han dan nilai yang belum terpenuhi atau kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang hanya dapat dilakukan melalui kebijakan publik (David Dery). Manajemen 1. Siagian (2004:5) mendefinisikan manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keretampilan orang yang menduduki jabatan manajerian untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangkan pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. 2. Shafritz dan Russel (1997:20) mengatakan bahwa manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggung Jawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya (seperti oranng dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Stoner & Wankel (1996:4), mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 4. Donovan dan Jackson (1991:11-12), mendefinisikan manajemen sebagai sutau proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (skills), dan sebagai serangkaian tugas. 5. Henry Simamora (2001:3), mengatakan bahwa manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Manajer Stephen P. Robbins (2002:4), manajer adalah orang-orang yang mencapai tujuan melalui orang lain. Manajer Ekspatriat Gibson dkk (1996:103), Manajer Ekspatriat adalah seorang manajer perusahaan dari negara induk yang mempunyai penugasan di luar negeri. Masyarakat Motivasi 1. James L. Gibson dkk (1996:185). Motivasi adalah keuatan yang mendorong seseorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. 2. James A. F. Stoner (1996: 134), Motivasi adalah karakteristik psikologi manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Misi 1. Kotler dalam Salusu (1996:121), mengatakan bahwa misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan. Modernisasi Modernisasi adalah Sebagai gerakan _ocial yang bersifat revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke modern) Sebagai gerakan _ocial yang bersifat revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke modern). J.W. Schoorl, (1991:1). Mutasi B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:27), mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang maksimal mungkin kepada perusahaan. N Nilai 1. Gibson dkk (1996:149), nilai adalah tuntunan dan kepercayaan bahwa seseorang menggunakan, jika bertemu dengan situasi dimana putusan harus diambil. Atau sebagai kontelasi dari suka, tidak suka, titik pendangan, keharusan, inklinasi dalam, penilaian rasional dan irrasional prasangka dan pola asosiasi yang menentukan pandangan dunia seseorang. 2. Stephen P. Robbins (2002:82), nilai keyakinan dasar bahwa suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang khas lebih disukai secara pribadi atau social dibandingkan modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi kebaikan atau lawannya. Norma Stephen P. Robbins (2002:308), norma adalah standar perilaku yang dapat dan digunakan bersama oleh anggota kelompok. O Organisasi 1. James L. Gibson dkk (1996:6), organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. 2. Stephen P. Robbins (2002:4), orgnisasi adalah suatu unit (satuan) social yang dikoordinasikan dengan sadar, yang teridiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. P Partisipasi Masyarakat Huntington (1990:6), Partisipasi masyarakat adalah sebagai kegiatan warga Negara biasa (private citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah Publik Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris "public" yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak, dan rakyat. Sedangkan menurut Syafi'ie dkk. (1999:18), mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. NIELS MULDER Publik adalah pihak yang menerima, dan karena pembangunan ekonomi adalah tujuan kebijakan yang paling menonjol, maka bisnis dan negara atau politik uanglah yang menjadi pemain utama dalam gelanggang politik IMMANUEL KANT Publik bukan lagi para pejabat atau institusi politis, melainkan masyarakat warga (civil society) yang kritis dan berorientasi pada kepentingan moral universal umat manusia VAN DEN END Harbani Pasolong (2012) Publik adalah sekelompok orang yang jelas. Publik adalah sekelompok orang (atau satu orang) yang jelas, yang menjalin atau harus menjalin hubungan istimewa dengan perusahaan. Dalam definisi sederhana, publik juga bisa diartikan sebagai banyak orang atau juga umum. Seperti makna dari ruang publik, konsumsi publik, dan lain sebagainya. Pembangunan Michael P. Todaro (1987:614), pembangunan adalah sebagai proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi dari seluruh system social dan ekonomi. Pegawai 1. B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:27), pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwewenang dan diserahi tugas jabatan negeri atau tugas Negara yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dikutip beberapa pengertian untuk menyamakan persepsi dan interpretasi tentang istilah-istilah kepegawaian sebagai berikut. • Pegawai Negeri adalah “setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwewenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku". Pegawai Negeri terdiri atas: (1) Pegawai Negeri Sipil, (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil terbagi dua, yaitu: (1) Pegawai Negeri Sipil Pusat, (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah. • Pegawai Negeri Sipil Pusat disingkat (PNSP) adalah "pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi vertikal di Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya". • Pegawai Negeri Sipil Daerah disingkat (PNSD) adalah "pegawai negeri sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya". • Pegawai Tidak Tetap disingkat (PTT) adalah "pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri". Pendidikan H. Nursid Sumaatmadja (2002:40), pendidikan adalah sebagai proses kegiatan mengubah perilaku individu ke arahkedewasaan dan kematangan. Penguat Gibson dkk (1996:221), Penguat adalah setiao objek atau kejadian yang meningkatkan atau mempertahankan respons yang diberikan oleh seseorang. Pemimpin 1. Warren Bennis (1998:71), mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang paling berorientasi hasil di dunia, dan kepastian dengan hasil ini hanya positif kalau seseorang mengetahui apa yang diinginkannya. 2. Kouzes (2004:17), mengatakan bahwa pemimpin adalah vionir sebagai orang yang bersedia melangkah ke dalam situasi yang tidak diketahui. 3. Kartini Kartono, (2005:51), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. 4. Veithzal Rivai (2004:65), pemimpin adalah anggota dari suatu kumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak sesuai kedudukannya. Seorang pemimpin adalah juga seseorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. 5. Haryono Sudriamunawar (2006:1), pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerja sama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 6. B. H. Raven dalam Wirjana (2006:4), pemimpin adalah "seorang yang menduduki suatu posisi di kelompok, mempengaruhi orang-orang dalam kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dan posisi tersebut dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuannya". 7. Syafi'ie (2003:1) adalah orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. 8. Nawawi (2004:9), mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin. 9. Penulis menyimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Paradigma 1. Paradigma adalah kesepakatan sejumlah orang dalam kurun waktu tertentu tentang jawaban terpadu terhadap pertanyaan mengapa, apa, bagaimana suatu pokok bahasan. Dengan demikian paradigma dipengaruhi dan mempengaruhi zaman yang yang berlaku (Prof.Dr.I.M.Poli,) 2. Kuhn, dalam Muslim Salam, : Paradigma adalah suatu perspektif teoritis : a. Yang diterima kelompok ilmuan dalam suatu disiplin ilmu tertentu. b. Yang ditemukan pada kajian sebelumnya dari disiplin ilmu yang bersangkutan. 3. Kuhn, dalam Inu Kencana Syafiie, dkk, : ”Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu” 4. Mohanan (2003), dalam Muslim Salam, menjelaskan tujuh pengertian paradigma : a. Paradigma sebagai value system (sitem nilai), konstrusi dan evaluasi ilmu pengetahuan mensyaratkan komitmen terhadap suatu sistem nilai yang memungkinkan kita mengevaluasi realibilitas dari klaim ilmu suatu ilmu pengetahuan. b. Paradigma sebagai research interests (minat penelitian), objek penelitian, sudut pandang terhadap objek yang dikaji, fenomena yang dianggap penting atau menarik, dan lainlain. c. Paradigma sebagai theories (teori), seperangkat aturan hukum dan proposisi yang menghubungkan hukum tersebut dengan observasi, untuk menjelaskan apa yang sedang dikaji. d. Paradigma sebagai suatu models (model) konsepsi umum dari suatu realitas berdasarkan aturan-aturan teoritis yang diformulasi. e. Paradigma sebagai bodies of fact (seperangkat kenyataan), seperngkat hasil observasi yang membutuhkan penjelasan teoritis. f. Paradigma sebagai theorical frameworks (kerangka teori) kosa kata yang berhubungan dengan seperangkat konsep dimana proposisi dari suatu teori diformulasi. g. Paradigma sebagai observational framework (kerangka observasi), kosa kata yang berasosiasi dengan seperangkat konsep dimana proposisi observasi diformulasi. 5. Fakih, Mansour (2003 : 19) mengatakan bahwa Paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. 6. Phillips (1971 : 44) mengartikan teori sebagai: seperangkat asumsi, baik tersurat maupun tersirat, yang menjadi landasan bagi gagasan keilmuan. Perilaku Orgnisasi (Organizational Behavior) Stephen P. Robbins (2002:10), perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki kefektifan organisasi. Pelayanan “Pelayanan (service)” adalah sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. MONIR (2003) Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. UU PELAYANAN PUBLIK RI NO.25 TAHUN 2009 Psikologi Stephen P. Robbins (2002:14), psikologi adalah ilmu yang berupaya mengukur, menjelaskan dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia dan binatang-binatang lain. Produktivitas Stephen P. Robbins (2002:28), produktvitas adalah ukuran kinerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi. Q R Reformasi Said Zainal Abidin (2006:17), reformasi adalah sebagai proses perubahan dari kondisi lama menuju kondisi baru yang dikehendaki. Atau suatu proses perubahan paradigma dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Respon Gibson dkk (1996:221), Respon adalah perilaku orang yang dihasilkan dari stimulus. S Stumulus Gibson dkk (1996:221), stimulus adalah segala sesuatu yang mendorong beberapa tipe respons. Sikap Gibson dkk (1996:144), sikap konidisi kesiapan mental untuk perkembangan kebutuhan. Atau perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang orang, objek-objek, dan keadaan. Sosial Diana Conyers (1991:10-11), mengatakan bahwa sosial adalah lawan dari individu. Dalam hal ini kata sosial mempunyai kecenderungan ke arah pengertian kelompok orang, yang berkonotasi masyarakat (sociey) dan warga (community). Sosiologi Stephen P. Robbins (2002:16), sosiologi adalah studi tentang orang-orang dalam hubungan dengan manusia-manusia sesamanya. Sistem 1. Voich dalam Tatang M. Amirin (1992:1), system adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. 2. Awad dalam Tatang M. Amirin (1992:1), sistem adalah hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. 3. Stephen Robbins (1994:11), sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang diukur sedemikian rupa sehingga menghasilkan sautu kesatuan. Sistem Nilai Stephen P. Robbins (2002:87), sistem nilai adalah suatu hirarki yang didasarkan pada suatu perangkat nilai seorang individu dalam hal intensitasnya. T Tenaga Kerja B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:33), tenaga kerja adalah salah unsur dari perusahaan dan memilikin peran yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Teori Pengertian 1. Frid N. Kelingar Teori adalah seperangkat konsep (konstruk) batasan atau proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistimatis tentang fenomena dengan merinci hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. 2. Masri Singarimbun & Sofyan Effendi. (1995 : 37), Teori adalah serangkaian asumsi, proposisi, konstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara dengan cara sistimatis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. 3. Yudistira K.Garna, (1994:16). Teori adalah pendapat atau sejumlah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan dan penjelasan mengenai suatu peristiwa. V Visi 3. Vincent Gaspersz (2004:31), visi adalah gambaran konseptual tentang keinginan masa mendatang. Perumusan visi menurut Gaspersz dapat membantu organisasi publik untuk mendefinisikan ulang tentang pelayanan publik yang diberikan dan menyiapkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Visi yang baik biasanya dipakai melalui kerjasama antara pimpinan dan semua tingkatan dari organisasi yang akan menerapkan rencana-rencana stratejik untuk mencapai visi dari organisasi publik. 4. Kouzes (2004:15), visi atau mimpi adalah kekuatan yang dapat menciptakan masa depan. W Wewenang Gibson dkk (1996:481), wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki oleh seseorang karena kedudukannya dalam hirarki organisasi. X Y Z Abidin, Said Zainal. 2006. Dinamika Reformasi dan revitalisasi Administrasi Publik di Indonesia. Jakarta: Suara Bebas. Adam Kuper & Jessika Kuper, Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial, Edisi Ke dua. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ayan, Jordan E. 2002. Bengkel Kreatifivitas. Bandung: Mizan Mdia Utama. Albrow, Martin.1996. Birokrasi: Terjemahan. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. Ali Mufiz.2004. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Allan, J. 1997. Menangani Masalah Manusia di dalam Organisasi. Alih Bahasa: Kirbandoko, Jakarta: Binapura Aksara. Amirin, Tatang M. 1992. Pokok-Pokok Teori Sistem. Jakarta: CV Rajawali. Anoraga, Pandji dan Suyati Sri. 1995. Psikologi Industri dan Sosial. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. Atmosudirdjo Prajudi. 2003. Teori Administrasi. Jakarta: STIALAN. Badjuri, H. Abdulkahar & Teguh Yuwono, 2003. Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro. Barata, Atep Adya, 2003. dasar-dasar Pelayanan Prima, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Barzelay, M. Dan B. Armajani. 1997. Breaking Through Bureaucracy. Dalam Classis of Public Administration diedit oleh J.M. Shafritz dan A.C Hyde. New York: Harcourt Brace College Publishers. Bennis, Warren G., 1969. "Changing Organisation", New York. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________, & Burt Nanus. 1990. Kepemimpinan: Strategi Dalam Mengemban Tanggung Jawab. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga. Bennis, Warren & Robert Townsend. 1998. Reinventing Leadership: Menciptakan Kembali Kepemimpinan. (Terjemahan). Batam: Inter aksara. Burhanuddin, H. Salam, 1996, Etika Sosial, Asas Morlan Dalam Kegidupan Manusia, Jakarta: Rineka Cipta Bratawidjaja, Thomas Wiyasa, 1992. Sekretaris Profesional, Seri Umum No. 11, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo. Brett. E.A. 1988, Adjustment and the State: the Problems of Administrative Refom”, IDS Bulletin. IV : 4. Bryant, Coralie & White G. Louise, 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara-Negara Berkembang, Jakarta: LP3ES. Caiden, G. E. 1982. Public Administration. Second Edition. California: Palisades Publisher. Chandler, R. C. & J. C. Plano. 1988. The Public Administration Dictionary. Second Edition: Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc. Clements, P. Kevin. 1999. Teori Pembangunan Dari Kiri Ke Kanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Conger, Jay A. 1997. Pemimpin Karismatik. (terjemahan). Jakarta: Binapura Aksara. Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. James J. Cribbin. 1985. Kepemimpinan: Strategi Mengefektifkan Organisasi. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo. Creech, Bill. 1996. Lima Pilar Manajemen Mutu Terpadu (TQM): Cara Membuat Total Quality Management Bekerja Bagi Anda. Jakarta: Binarupa Aksara. David Osborne dan Ted Gaebler. (1995) Mewirausahakan Birokrasi. Jakarta: PPM. ______________, dan Peter Plastrik. 2001. Memangkas Birokrasi. Jakarta: PPM. Denrhardt, Janet V. dan Denhardt Robert B. 2003. The New Public Service: Serving, Not Steering, New York: M.E. Sharepe, Inc. Dessler, Gary. 2000. Human Resource Management. Eighth Edition. New York Jersey: Prentice Hall. Dharma, Surya. 2005. Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Donovan, F. & A.C. Jackson. 1991. Managing human Service Organizations. New York, N.Y: Prentice Hall. Dimock & Dimock, 1989. Administrasi Negara. Terjemahan. Jakarta: Erlangga. _______________, 1992. Administrasi Negara: Terjemahan. Jakarta: Rineka Cipta. _______________, 1993. Administrasi Negara, Jakarta: Rineka Cipta. Dvorin Eugene P. & Simmons, Robert H. 2000. Dari Amoral Sampai Birokrasi Humanisme. Jakarta: Prestasi Pustaka. Dwiyanto, Agus. 1995. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Fisipol UGM. ________________, dkk, 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Dunn, W.N. 1994. Public Policy Anaysis: An Introduction. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Inc. ___________, 2003. Analisis Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta. PT. Hanindita Graha Widya. Eaton, Joseph W. 1986. Pembangunan Lembaga dan Pembangunan: Dari Konsep ke Aplikasi. Terjemahan Jakarta: Uinversitas Indonesia. Effendi, Sofian, 1986. Pelayanan Publik, pemerataan dan Administrasi Negara Baru, Prisma, XV. _______________, 1987. Debirokrtisasi dan Deregulasi, Meningkatkan Kemampuan Administrasi untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, Makalah dibacakan dalam Seminar UGM-DAAD di Yogyakarta. _______________, 1989. Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan Administrasi Suatu Analisis Retrospektif dan Prospektif. Yogyakarta: UGM. ______________, dkk. 1993. Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Effendy Uchjana Onong,. 2003. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bandung. Evers, Hans-Dieter. 1987. Birokrasi: Prasyarat atau hambatan Perkembangan Ekonomi" Seminar Kerjasama Deutsecher Akademicsher Austrauchdients (DAAD) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 19 Desember. Flippo, Edwin B., 1992. Manajemen Personalia, (ed keenam) Jilid 1, Jakarta: Erlangga. Frederickson, H. George, 1984. Administrasi Negara Baru, Jakarta: LP3ES. Gaspersz, Vincent & Jhon W. 1994. Manajamen Kualitas: Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total. Jakarta: Kerjasama Yayasan Indonesia Emas Gramedia Pustaka Utama. _________________, 2004. Perencanaan Strategik Sektor Publik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Gerson, Richard F. 2002. Mengukur Kepuasan Pelanggan. Terjemahan. Jakarta: PPM. Gibson, James L. 1990. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (jilid II). Jakarta: Erlangga. Gibson, Ivancevich Donnelly. 1996. Organisasi Prilaku Struktur Proes. (jidid 1) Jakarta: Binarupa Aksara. ____________________________. 1997. Organisasi: Prilaku Struktur Proses. Jakarta: Binarupa Aksara. Gray, Cleve, 1994. Government Beyond The Centre (sub-National Politics in Britain), Press LTD, The Macmillan. Harmon, Michael M. And Mayer Richard T. 1988. Organization Theory for Public Administration. Boston: Litle Brown. Henry, Nicholas, 1988. Administrasi Negara, Diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh. Dari Judul asli ”Public Administration and Publik”. Jakarta: Rajawali Pers. H. George Frederickson. 2003. Administrasi Negara Baru. Jakarta: LP3ES. Hicks, G. Herbert & Gullet, G. Ray. 1996. Organisasi Teori dan Tingka Laku. Jakarta: Bumi Aksara. Hudson, Baclay M. 1979. Comparison of Planning Theories: Counterparts and Contradiction". Journal Nations Centre The American Palnning Association, Vol. 45, No. 4 Huntington, Samuel dan Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (terjemahan). Jakarta: Rineka Cipta. Interplan (International Group for Studies in National Planning), 1969. Appraising Administrative Capability for Development, New York: United Nation. Islam, Nasir & George M. Henault. 1979. From GNP to Basic Needs: A. Critical Review of Development and Development Administration dalam International Review of Administrative Science, No. 3 Islamy, M. Irfan, 1986. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bina Aksara. Kaho, Josef Riwu, 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Kartasapoetra, G. 1994. Debirokratisasi dan Deregulasi. Jakarta: Rineka Cipta. Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES. __________________, dkk. 1996. Pembaruan dan Pemberdayaan. Jakarta: Ikatan Alumni ITB. Kaho, Josef Riwu, 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Kasim, Ashar, 1988. Reformasi Administrasi Negara sebagai Prasyarat Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional. Jakarta: UI. Indonesia. Katz M. Saul, 1985. Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional: Suatu Arahan Praktis. Jakarta: Bina Aksara. Kartono, Kartini, 2005. Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Keating, Charles J. 1986. Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya. (Terjemahan). Yogyakarta: Kanisius. Keban, Yaremis T, 1995. Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen dam kebijakan. Yogyakarta: (Makalah). _________________, 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, teori dan Isu, Jakarta: Gava Media. Kerlinger, Freed N. 1990, Asas-asas Penelitian Behavioral: Terjemahan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Khun, Thomas S, 1993. Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains, Bandung: Rosdakarya. Kramer, Fred. A. Ed. 1981. Perspective on Public Bureacracy. Boston: Litle, Brown and Company. Kristiadi, J. B. 1994. Administrasi/Manajemen Pembangunan, Jakarta: LAN. _________________, 1997. Pespeketif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Dalam Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 6 Oktober 1997. Klu, F. E. 1984. Regional Development Thoery: Toward a Pardigm Shift. Montovia: Departement of Geography, University of Liberia. Kousez, M. James & Barry Z. Posner. 1997. Kredibilitas. Jakarta: Profesional Books. Kousez, M. James & Barry Z. Posner. 2004. Leadership The Challennge: Tantangan Kepemimpinan. Jakarta: Erlangga. Korten, David C. 1984. Strategic Organization for People-Centerd Development". Public Managers' Forum. ________________, dan Rudi Klaus, eds.1984. People-Centered Development, West Hartfort: Kumarian Press. ________________, & Syahrir, 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Ober Indonesia. Kumorotomo, Wahyudi. 1996. Meningkatkan Kinerja BUMN: Antispasi Terhadap Kompetisi dan kebijakan Deregulasi. Yogyakarta: JKAP No. 1. Lukman, Sampara, 2000. Manajemen Kualitas Pelyanan, Jakarta: STIA-LAN Press. Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarata: Refika Aditama. Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig, 1960. Public Administration, New York: The Ronald Press Company. Maxwell, Jhon C. 1995. Mengembangkan Kepemimpinan di Dalam Diri Anda. (Terjemahan). Jakarta: Binarupa Aksara. McClelland, David C.1987. Memacu Masyarakat Berprestasi. Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Berprestasi. Jakarta: Intermedia. McKenna, Eugene & Nic Beech, 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. (terjemahan) Yogyakarta: Andi. Mintagoro Antonius. 2000. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: STIA LAN Press. Moeljarto Tjokrowinoto dkk. 2004. Birokrasi Dalam Polemik. Pusat Studi Kewilayahan. Malang: Universitas Muhammadyah Malang. Murphy, Kevin R & Jeanette N. Cleaveoland. 1995. Understanding Performance Appraisal: Social, Organizational and Goal-Based Perspectives. Calipornia: Sage Publications. Mustopadidjaja, 1988. Paradigma-paradigma Pembangunan Administrasi dan Manajemen Pembangunan: Makalah dibacakan pada Temu Kaji. Posisi dan Ilmu Administrasi dan Manajemen Pembangunan Nasional. Diselenggarakan Oleh LAN RI. 28-30 Januari 1988. ______________, 1998. Meningkatkan partisipasi, Daya Saing, dan Kemiteraan: Dinamika ekonomi Politik dan tantangan Manajemen Pembangunan Masa Depan. Makassar: Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Moekijat, 1989. Kepegawaian. Bandung: Mandar Maju Nana Sudjana (1992) Prposol penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung: Sinar Baru Bandung. Nasucha, Chaizi, 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek, Jakarta: Grasindo. Nawawi Hadari dan Martini Hadari. 1994. Ilmu Administrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia. _______________, 2003. Manajemen Stratejik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. _______________, 2004. Kepemimpinan yang Efektif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Ndraha, Taliziduhu. 1989. Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonsia. Jakarta: Bina Aksara, ____________________, 1997, Budaya Organisasi, Jakarta: Rineka Cipta. ____________________, 2002, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Rineka Cipta. Nicholas, Henry, 1988. Administrasi Negara: Dan Masalah-masalah Kenegaraan, Jakarta: Rajawali Press. Nitisemito, Alex S. 1996. Manajemen Personalia: (Manajemen Sumber Daya Manusia). Jakarta: Ghalia Indonesia. Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Elex Media Kamputindo Kelompok Gramedia. Noe, A. Raymond, Hollenbeck. R. Jhon, Gerhart. B and Wright. M.P. 1999. Human Resource Management: Gaining Comparative Advantage Third Edition, USA. Pamudji, S. 1989. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara. ____________, 2004. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Akasara. Peursen, C.A. Van. 1993. Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu. (Diterjemahakan oleh J. Drost). Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama. Prwirosentono, Suryadi. 1990. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta: BPFE. Riggs, Fred W. 1988. Administrasi Negara-Negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatis. Yayasan Solidaritas. Yogyakarta: Gajah Mada. _______________, 1994. Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Ritzer, George & Goodman Douglas J. 2005. Teori Sosiologi Modern. Terjemahan. Jakarta: Prenada Media. Rivai, Veithzal. 2006. Kiat kepemimpinan dalam Abad ke 21. Jakarta: Murai Kencana. Robbins, P. Stephen, 1994. Teori Organisasi: Struktur, Disain & Aplikasi, Jakarta: Arcan. ___________________, 2003. Perilaku Organisasi, Jakarta: PT. Indesk, Kelompok Gramedia, Jilid 1. Rosenbloom David H. & Kravchuk, Robert S, 2005. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in The Public Sector. New York: Mc Graw Hill. Ruky, Achmad S. 2004. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Karya. Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik an Organisasi Nonprofit. Gramedia. Jakarta. Sastrohadiwiryo, Siswanto B. 2005. Manjemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administartif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara. Siswanto, Bedjo. 1987. Manajemen Tenaga Kerja. Bandung: Sinar Baru. Santoso, Priyo Budi, 1997, Birokrasi Pemerintahan Orde Baru; Perspektif Kultur dan Struktural, PT. Grafindo Persada, Jakarta. Sartono dkk. 2004. Memahami Good Gavernance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Gava Media. Yogyakarta. Saxena, A.P. 1980. Peningkatan Produktivitas Tatalaksana Pemerintahan. Prisma, XV: 11. Saydam, Gouzali. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Human Resources Management). Jakarta: Toko Gunung Agung. Sedarmayanti, 2003. Good Governance: Kepemerintahan yang Baik Dalam rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung: Mandar Maju. _____________, 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) II. Bandung: Mandar Maju. Setiyono, Budi. 2004. Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi. Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah dan kebijakan Publik (Puskodak) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Simamora, Henry. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN. Stewart, Aileen Mitchell. 1998. Empowring: Pemberdayaan Sumber daya Manusia, Yogyakarta: Kanisius. Stoner, James A. F. dkk. 1996. Manajemen. Jakarta: PT Indeks Gramedia Grup. __________________ & Wankel, Charles, 1996, Management. Prentice-Halt International, Inc. Strauss, Geroge & Leonard Syales. 1990. Manajemen Personalia: Segi Manusia Dalam Organisasi. (jilid I). Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo. _____________________________. 1986. Manajemen Personalia: Segi Manusia Dalam Organisasi. (jilid II). Jakarta: PT Gramedia. Sulistiyani, Ambar Teguh & Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Surie, H.G.1987. Ilmu Administrasi Negara: Suatu Bacaan Pengantar. Jakarta: Gramedia. Sutarto. 2006. Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustakan Pelajar. Sukardi. 1993. Panduan Perencanaan Karir. Surabaya: Usaha Nasional. Sumaatmadja, H. Nursid. 2002. Pendidikan Pemanusiaan Manusia Manusiawi. Bandung: Alfabeta. Susan, Sears. 1993. A Definition of Career Guidance Team dalam Sukardi, Ketut Dewa "Panduan Perencanaan Karir Usaha Nasional Surabaya. Suseno, Magnis Franz, 1990, Etika Dasar, Yogyakarta: Kanisius Syafi'ie Kencana Inu, dkk. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Reneka Cipta. _____________________, 2003. Birokrasi Pemerintahan Indonesia. Bandung: Manjdar maju. _____________________. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. _________________. 2003. Teori & Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta. _________________. 2004. Filsafat Administrasi, Jakarta: Bumi Aksara. Shafritz, J.M. dan E.W Russel, 1997. Inroducing Public Administration, New York: Addison-Wesley Eduvational Publishers Inc: Chapter 1. _____________. & A.C. Hyde. 1997. Calssic ofAdministration Theory. New York: Harcourt Brace College Publishers. _____________. & J.S. Ott. 1992. Classics of Organization Theory. Third Edition. Pacific, CA: Brooks/Cole Publishing Company. Sudriamunawar,. Haryono, 2002, Pengantar Study Administrasi Pembangunan, Bandung: Mandar Maju. ______________________, 2006. Kepemimpinan Peran Serta dan Produktivitas. Bandung: Mandar Maju. Siagian, P. Sondang, 1994. Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. _______________________, 1988. Administrasi Pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung. _______________________, 2003. Teori Dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta Rineka Cipta. ______________________, 2004. Filsafat Administrasi. Edisi Revisi. Jakarata: Bumi Aksara. Silalahi, Ulbert. 1999. Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, teori dan Dimensi. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Simanjuntak, Payaman J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teor, Kebijakan, dan Impelementasi. Jakarta: Bumi Aksara. Singarimbun Masri dan Sofian Effendi (ed). 1995. Metode Penelitian Survai. Yogyakarta: LP3ES. Simon A., Herbert, 2004. Administartive Behavior: Perilaku Administrai. Jakarta: Bumi Aksara. Soewargono, 1996. Desentralisasi pengambilan Keuputusan Dalam Peningkatan Pembangunan dan pelaksanaan Otonimo Daerah: Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional yang diselenggarakan Persadi. Di Bandung Jawa Barat. Sutino, Agus, dkk. 2004. Memahami Good Gavernance: dalam perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gaya Media. Sulistiyani Teguh Ambar. 2004. Memahami Good Governance (dalam perspektif Sumber Daya Manusia). Yogyakarta: Gava Media. Syuhadhak, Mokhamad. 1996. Administrasi Kepegawaian Negara. Jakarta. Toko Gunung Agung. Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1987. Manajemen Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung, _______________________, 1987. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. _______________________, dan Mustopadidjaya, 1990. Teori & Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: CV. Haji Masagung. _______________________, dan Mustopadidjaya. 1993. Kebijaksanaan dan Administrasi pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan. Jakarta: LP3ES. _______________________, 1995. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Toko Gunung Agung. Tjiptoherijonto, Prijono dan Abidin, Said Zainal 1993. Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tjiptono, Fendy, 1996. Manajemen Jasa, Yogyakarta: Andi. ________________, 2004. Prinsip-prinsip Total Quality Service. Yogyakarta: Penerbit Andi. Tjokrowinoto, Moeljarto, 1995. Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. ________________________, 1996. Pembangunan Dilema dan Tantangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ________________________, dkk. 2001. Birokrasi dalam Polemik (Editor: Saiful Arif). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. _________________________, dkk. 2004. Birokrasi dalam Polemik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar The Liang Gie, 1993. Pengertian, Kedudukan dan Perincian Administrasi. Yogyakarta: Direvisi oleh Sutarto. Liberty. Timpe, A.Dale, 1988. The Art and Science of Business Management Performance, New York: KEND Publishimh. Inc. Tjager I Nyoman, dkk. 2003. Corporate Governance. Jakarta: Prenhallindo. Thoha Mifta, 2002. Perspektif Perilaku Birokrasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. ____________, 2003. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. ____________, 2004. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. ____________, 2005. Birokrasi Politik di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. ____________, 2007. Manajemen Kepegawian Sipil di Indonseia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Todaro, Michael P., 1987. Economic Development in the Third World, Longman: New York. Tulus, Moh. Agus. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia bekerja sama dengan Pustaka Utma. Tzu, Sun dan Thomas Cleary. 2002. Seni perang, Jakarta: Erlangga. Umar Husein. 2004. Metode Riset Ilmu Administrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Utomo, Warsito.2003. Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UGM. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________. 2006. Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UGM. Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara. Wahyuni, Salmah, 1994. Metodelogi Penelitian Bisnis. Surakarta: Sebelasa Maret University Press. Waldo, Dwight, 1971, Pengantar Studi Public Administration: Terjemahan, Cemerlang. Wallace, Walter L. 1994. Metode Logika Ilmu Sosial. Jakarta: Bina Aksara. Warella, Y. 2004. Administrasi Negara dan Kualitas Pelyanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Semarang: MAP UNIDP. Wasisitiono, Sadu 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokusmedia. Cetakan kedua. Weber, Max, 1985. Konsep-konsep Dasar Dalam Sosiologi. Terjemahan. Jkarata: Rajawali. ___________, 2006. Studi Komprehensif Sosiologi Kebudayaan. IRCiSoP. Jogjakarta. Wexley & Yulk. 1992 perilaku organisasi dan psikologi Industri Personalia. Terjemahan Muh. Shobaruddin. 1992. Jakarta: Rineka Cipta. Wibawa, Samudra, 2001. Neues Steuerungsmodell, Yogyakarta: Wacana. _______________, 2005. Peluang Penerapan New Public Management Untuk Kabupaten di Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Widodo, Joko. 2006. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Jakarta: Bayumedai Publishing. Wrihatnolo, R. Randy & Nugroho Ryant D. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan. Elex Media Komputindo.. Jakarta. Gramedia Wirjana, Bernadine R. & Susilo. Supardo. 2006. Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya. Yogyakarta: Penerbit Andi. White, Randall P. dkk. 1997. The Future of Leadership (Masa Depan Kepempinan) Revolusi Gelombang. (Terjemahan). Batam: Interaksara. Winardi. 2000. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta. Yukl, Gary. Kepemimpinan Dalam Organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Prenhallindo, Yul, Iskandar. 2001. Test Bakat, Minat, Sikap & Personality. Cetakan ke 2. Jakarta: Yayasan Dharma Graha. Zainun, Buchari. 2004. Administrai & Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Zauhar Soesilo. 1996. Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi dan Stategi. Jakarta: Bumi Aksara. Zeithaml, Valarie A-Parasuraman A.and Beryy, Leonard L. 1990. Delivering Service Quality: Banlancing Custumer Perceptinon and Expectations. New York: The Pree Press. Dokumen: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Primbangan keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan daerah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah. Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi ketiga. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1999. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/Y/99. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah. Jakarta.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar