Selasa, 13 September 2011

NETRALITAS BIROKRASI DALAM PILKADA : Pilihan atau Keharusan

ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk membahas permasalahan netralitas birokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menjelaskan secara komprehensif pendapat Karl Marx, Hegel dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan netralitas birokrasi.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebaiknya memposisikan dirinya sebagai kelompok sosial tertentu yang dapat menjadi instrumen dari kelompok yang dominan/penguasa, Karl Marx memberikan rujukan. Sedangkan Hegel berpendapat lain bahwa birokrasiberoperasi di tengah, sebagai perantara antara kelompok kepentingan umum yang dalam hal ini diwakili oleh Negara dengan kelompok pengusaha dan profesi sebagai kelompok kepentingan khusus. Jadi dalam hal ini birokrasi harus netral. Hal ini sejalan dengan era demokrasi, birokrasi harus netral dalam politik maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar