PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Oleh Dr. Harbani P.,M.sI Alamat Kantor: Perintis Kemerdekaan KM 10 Rumah: Perumdos Unhas Blok P. Jl Henry Ford No.12A Telp. Kantor 0411-585365 Fax 0411-586 043 Telp. Rumah 0411-590 631/HP. 081242221999 E.mail: harbanip@yahoo.co.id ABSTRAK Hasil studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku Birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Metode pembahasan yang digunakan adalah Tipe Deskriptif, yaitu mendeskripsikan perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil analisis dari berbagai literature yang membahas tentang perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan, menunjukkan bahwa secara umum birokrasi pemerintah masih menggunakan gaya kekerabatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan birokrasi belum dapat memberikan yang pelayanan memuaskan. Kata Kunci: Perilaku kekerabatan dan Birokrasi A. PENDAHULUAN Membicarakan birokrasi di Negara ini, tampaknya tetap merupakan topik bahasan yang menarik untuk dicermati dan dikaji secara sistemtais. Berangkat dari argument Osborne (2000) Tjokrowinoto (2004), Sinambela (2006), Dwiyanto (2006) bahwa birokrasi adalah merupakan institusi modern yang wajib ada dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik (Public service), ia patut dicermati, baik secara teoritik maupun empirik. Pengamatan terhadap perilaku birokrasi inilah, yang natinya bisa membawa kita pada sebuah penilaian menyangkut orientasi apa yang sesungguhnya diemban oleh birokrasi. Hal ini menarik mengingat meskipun birokrasi diyakini sebagai organ pelayanan publik, ia tak seorang pun bisa menjamin bahwa ia mungkin saja bisa berperilaku sebagai "monster" yang menyengsarakan publik. Birokrasi dalam keseharian selalu dimaknai sebagai institusi resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap bekubutahn publik. Segala bentuk upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, semata-mata dimaknai sebagai manifestasi dari fungsi melayani urusan publik. Akibatnya tidak heran jika kemudian muncul persepsi bahwa apaun yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka melayani kepentingan warga masyarakat, yang diwakili oleh industri bernama "Birokrasi". Walaupun persepsi ini mengandung titik-titik kelemahan yang bisa jadi menyesatkan, namun sampai saat ini pemerintah yang diwakili oleh institusi birokrasi tetap saja diakui sebagai motor penggerak pembangunan. B. KONSEP BIROKRASI De Gournay, salah seorang perintis studi Birokrasi pada tahun 1764 di Perancis menemukan sebuah penyakit pemerintahan yang disebut "buruemania" untuk menyebutkan bentuk pemerintahan yang banyak dikeluhkan dimana para pejabat, juru tulis, sekretaris, para inspektur dan manajer diangkat bukan menguntukan kepentingan umum. Kepentingan umum tampak begitu rupa karena adanya pejabat Albrow (1989:2). Sejak itu istilah birokrasi mulai diperkenalkan, Dalam perbendaharaan bahasa abad ke 18 sudah mulai populer istilah "burea" yang diserap dari konsep Yunani tentang pemerintahan yang diartikan: meja tulis, tempat para pejabat bekerja, dan ditambahkan arti aturan. Istilah ini kemudian mengamali transliterasi sebagaimana istilah democracy, sehingga menjadi "bureucracy". Kata ini dengan cepat diterima dalam pembendaharaan politik internasional, dan menjadi bureucatie (Perancis) bureakratie (jerman), burocrazia (Italia), dan Bureaucracy (Inggeris). Kata ini dalam kamus masing-masing mengartikan sebagai kekuasaan pejabat dalam pemerintahan Albrow, (1989:3). Walupun demikian gagasan tentang pemerintahan yang baik, administrasi yang efisien bukanlah merupakan sesuatu yang khas bagi pemikiran modern atau barat. Penilian tentang pemerintahan yang baik ataupun jelek pasti sudah ada seusia pemerintahan itu sendiri. Dari tahun 165 SM. Di Cina para pejabat telah dipilih melalui ujian. Administrasi Cina sangat akrab dengan gagasan senioritas, penilaian menurut keahlian. Statistik dan laporan-laporan tertulis pejabat memberikan seperangkat prinsip yang mirip dengan teori administrasi abad kedua puluh. Walaupun demikian, konsep birokrasi selalu dikaitkan dengan keadaan pemerintahan pada dunia kontemporer, sebagaimana dikemukakan dalam The Public Administration Dictionary Chandier & Plano, (1988:169) "Bureucary in the contemporary world reters primanly to govermment agencies that characterized by day to day policy implementation, routine, complex prosedure, specialitation of dutie, rights of authority and status, and resistance to change". Weber dalam H.G Surie (1987:99) menyebut definisi birokrasi adalah sebagai suatu daftar atau sejumlah daftar ciri-ciri yang sifat pentingnya yang relatif secara hubungannya satu sama lain telah banyak menimbulkan perdebatan. Yang paling mencolok diantara ciri-ciri ini ialah bidang-bidang kompetensi yang jelas batasnya, pelaksanaan tugas-tugas resmi secara terus menerus. Sutu hierarki pengendalian yang teratur dimana kemungkinan untuk naik pangkat memungkinkan dibuatnya suatu karier; pengangktan dan kenaikan pangkat berdasarkan kriteria kemampuan (termasuk ijazah-ijazah pendidikan, ujian-ujian khusus, dan prestasi dalam pekerjaan), pembuatan keputusan yang didasarkan atas catatan-catan tertulis, gaji tetap, pemisahan jabatan dari hak milik pribadi pejabat, dan suatu gaya pengambilan keputusan yang terdiri atas, penerapan aturan-aturan umum pada kasus-kasus individual. Selanjutnya birokrasi menurut Blau (2000), adalah organisasi yang ditujukan untuk memaksimunkan efisiensi dalam administrasi. Yang menurut Sinambela (2006:70), mengatakan memiliki ciri: spesialisasi tugas-tugas, hierarki otoritas, badan perundang-undangan, sistem pelaporan, dan personel dengan keterampilan dan pernan khusus. Priyo Budi Santoso (1997),mendefinisikan Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik di pusat maupun di daerah, seperti ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan. Pryudi Atmosudirdjo (1971) mengemukakan bahwa birokrasi mempunyai tiga arti yaitu: (1) Birokrasi sebagai suatu tipe organisasi. Sebagai suatu tipe organisasi tertentu, birokrasi cocok untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat rutin, artinyavolumen pekerjaan besar akan tetapi sejenis dan bersifat berulang-ulang, dan pekerjaan yang memerlukan keadilan merata dan stabil, (2) Birokrasi sebagai sistem, ayang artinya adalah suatu sistem kerja yang berdasar atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan (pejabat-pejabat) secara langsung kepada persoalannya dan secara formal serja jiwa tanpa pilih Kasih atau tanpa pandang bulu, (3) Birokrasi sebagai jiwa kerja, dalam hal ini merupakan jiwa kerja yang kaku, sebab cara bekerjanya seolah-olah seperti mesin, ditambah lagi dengan disiplin kerja yang ketat dan sedikitpun tidak mau menyimpang dari apa yang diperintahkan atasan atau yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan. Berdasarkan definisi birokrasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa Birokrasi adalah merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Birokrasi pemerintahan dewasa ini, dimana para pejabat memainkan fungsi dam peran dengan menggunakan kekuasaan yaitu: jabatan, kewenangan dan legitimasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif, dengan objek pemerintahan masa kini. Pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud birokrasi dalam tulisan ini adalah birokrasi pemerintahan dewasa ini, dimana para pejabat memainkan fungsi dam peran dengan menggunakan kekuasan yaitu: jabatan, kewenangan dan legitimasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif, dengan objek pemerintahan masa kini. Penggunaan konsep birokrasi ini difokuskan pada aspek "PERILAKU BIROKRAT". Dengan konsepsi masyarakat modern menurut Weber birokrasi dipandang sebagai organisasi yang rasional, isntrumen kekuasaan yang paling utama dan ideal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif H.G Surie (1987) Albrow, (1989), Kartasampoetra (1994) Osborne dan Gaebler (1995), Tjkorowinoto (2004) Thoha (2005), Abidin (2006), Dwiyanto (2006). Mereka mengarahkan analisanya bahwa dengan birokrasi yang rasional dalam pemerintahan dapat menciptakan efesiensi. Selanjutnya konsep Birokrasi Ideal Weber ada 7 dalam, Robbins (1994:338), yaitu: (1)Spesialisasi Pekerjaan, yaitu pekerjaan dilakukan dalam kesederhanaan, rutinitas, dan mendefinisikan tugas dengan baik. (2) Hierarki kewenangan yang jelas, yaitu sebuah struktur multi tingkat yang formal, dengan posisi hierarki atau jabatan, yang memastikan bahwa setiap jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi. (3) Formalisasi yang tinggi, yaitu semua anggotan organisasi diseleksi dalam basis kualifikasi yang didemonstrasikan dengan pelatihan, pendidikan atau latihan formal. (4) Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan yaitu Keputusan tentang selesksi dan promosi didasarkan atas kualifikasi teknis, kemampuan dan prestasi para calon. (5) Bersifat tidak peribadi (Impersonalitas), yaitu Sanksi-snaksi diterapkan secara seragam dan tanpa perasaan peribadi untuk menghindari keterlibatan dengan keperibadian individual dan preferensi pribadi para anggota. (6) Jejak karier bagi para pegawai, yaitu Para pegawai diharapkan mengejar karier dalam organisasi. Sebagai imbalan atas komitmen terhadap karier tersebut, para pegawai mempunyai masa jabatan; artinya mereka akan dipertahankan meskipun mereka “kehabisan tenaga” atau jika kepandaiannya tidak terpakai lagi. (7) Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi. Selanjutnya Weber melihat birokrasi dalam proses historis birokrasi sebagai contoh klasik rasionalisasi. Kemudian Ritzer (2005:37) sendiri memberikan contoh terbaik rasionalisasi dewasa ini adalah restoran cepat saji. Menurut Ritzer, restoran cepat saji (fas-food) adalah system rasional formal di mana seorang pekerja dan pelanggan digiring untuk mencari cara paling rasional dalam mencapai tujuan. C. KONSEP PERILAKU Konsep Perilaku menurut Ndraha (1997:33), adalah operasionalisasi dan aktulisasi sikap seseorang atau satu kelompok dalam atau terhadap suatu (situasi dan kondisi) lingkungan (masyarakat, alam, teknologi, dan organisasi. Sedangkan prilaku menurut para pakar psikologi: Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, dan Ernest R. Hilgard (1994:435) adalah kegiatan organisme yang dapat diamati oleh organisme lain atau berbagai instrument penelitian. Yang termasuk dalam perilaku ialah laporan verbal mengenai pengalamana subjektif dan disadari. Jika lingkungan yang dimaksud suatu organisasi, maka perilaku yang terjadi adalah perilaku keorganisasian (organizational behavior). Studi tentang perilaku keorganisasian (organized behavior) yaitu perilaku yang berdasarkan kesadaran akan dan kewajiban, kebebasan atau wewenang dan tanggung jawab, baik pribadi maupun kelompok di dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perilaku Menurut Ndraha (1997:36), ada dua faktor yaitu (1) oleh kondisi yang datang dari luar (lingkungan) dan (2) kepentingan yang disadari (dari dalam) oleh yang bersangkutan. Cara membentuk perilaku menurut Robbins (2003:59), ada empat yaitu: (1) penguatan positif (2) penguatan negative, (3) hukuman dan (4) pemunahan. Selanjutnya konsep perilaku dapat pula dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun demikian ia adalah bagian dari wujud kebudayaan. Koentjaraningrat (1997:10-11) membagi tiga wujud kebudayaan, yaitu (1) Wujud ideel, (2) wujud kelakukan, (3) Wujud fisik. Sistem nilai budaya merupakan kompleksitas dari ide-ide, gagasan nilai, norma, peraturan, sistem pengetahuan. Sistem sosial mengandung suatu komples aktivitas, perilaku berpola dari manusia dalam masyarakat. Sedangkan kebudayaan benda adalah hasil karya manusia yang membentuk pisik. Walaupun konsep perilaku akan difokuskan pada pembahasan sistem sosial, namun dalam kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai budaya dari kebudayaan benda. Konsep perilaku atau pendekatan behaviourism memandang kebudayaan tersusun dari perilaku. Dengan kata lain kebudayaan adalah pola-pola perilaku, yaitu serangkaian kegiatan, perbuatan, aksi, dan tindakan serta perwujudan eksistensi manusia yang di dalam interaksi individu dalam masyarakat. Parson dalam Ritzer (2005:129) mengatakan bahwa kultur sebagai kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Kultul menurut Parson mengenali antaraktor, menginteraksikan keperibadian, dan menyatukan sistem sosial. Untuk memahami poka perilaku, menurut keyakinan behaviourism, tidak diperlukan konsep-konsep ide dan nilai-nilai sebagai latar, tetapi lebih disebabkan oleh respon terhadap suatu tekanan yang kuat dari faktor eksternal, yaitu stimulus yang secara hakiki mengharuskan munculnya respon terhadap stimulus tersebut dari luar diri manusia. Perilaku manusia berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang mengakibatkan dan menghasilkan perubahan timbal balik. Ketika seseorang mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh sejauh mana kekuatan pengaruh eksternal memberi tekanan sebagai stimulus terhadap manusia individu Ritzer (1980:83). Permasalahannya adalah terjadinya krisis budaya yang multisegi sebagaimana dikemukakan oleh Fritjof Capra (1998:11), bahwa kita perlu mengambil pandangan yang sangat luas dan memandang situasi kita dalam konteks evlolusi budaya manusia. Gejala evolusi tersebut dapat dilihat dari kata Capra, yaitu meningkatkanya penyakit mental, kejahatan tindak kekerasan dan gangguan sosial. Dampak dari evolusi tersebut dapat pula dilihat dari penyakit yang menghinggapi pelaku birokrasi publik. D. DESKRIPSI PERILAKU BIROKRASI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN Literatur asing yang sering dibaca selama ini pada umunnya membahas perilaku organisasi atau perilaku administrasi. Jarang ditemui istilah perilaku birokrasi. Oleh karena itu perlu diberikan penekanan tentang bagaimana perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Thoha (2002:183), mengatakan bahwa kalau organisasi atau administrasi bisa berperilaku, mengapa birokrasi tidak? Pada hal baik organisasi, administrasi maupun birokrasi sama-sama sebagai suatu sistem. Thoha (2002:183), mengatakan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang yang mempunyai sikap dan perilaku tertentu di dalam usaha bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Administrasi suatu system di dalam bekerja sama tersebut yang mempermudah usaha mencapai tujuan organisasi. Demikian pula birokrasi merupakan system yang mencoba memahami perilaku-perilaku di dalam organisasi bisa tetap rasional sehingga efektif usaha pencapaian tujuan Organisasi tersebut. Dengan melihat kenyataan seperti itu, maka layaklah kalau tulisan ini berusaha mengetengahkan gagasan tentang perilaku birokrasi. Selama organisasi, administrasi, dan birokrasi masih ditopang oleh salah satu soko gurunya yakni manusia, dan selama di dalam usahanya mencapai suatu tujuan masih selalu berperilaku, maka suatu penamaan perilaku untuk birokrasi, organisasi ataupun administrasi bukanlah suatu yang dicari-cari. Perilaku merupkan suatu fungsi dari interaksi antara seseorang inividu dengan lingkungannya. Ini formula psikologi, dan mempunyai kandungan pengertian bahwa prilaku seseorang tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, melaikan ditentukan oleh seberapa jauh interaksi antara dirinya dengan lingkungannya. Perilaku birokrasi pada hakikatnya merupkan hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Oleh karena itu untuk memahami birokrasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Individu membawa ke dalam tataran birokrasi, kemampuan, kemauan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman masa lainnya. Ini merupakan karakteristik individu, dan karakteristik itu akan terbawa ketika individu tersebut memasuki suatu lingkungan baru, misalnya memasuki birokrasi. Adapun birokrasi yang dipergunakan sebagai suatu system untuk merasionalisasikan organisasi itu juga nenpunyai karakteristik tersendiri. Karakteristiknya dapat diamati Max Weber, antara lain: adanya keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki., adanya pembagian kerja, adanya tugas-tugas dalam jabatan tertentu, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya system penggajian tertentu, adanya system pengendalian dan lain sebagainya. Jika karakteristik individu yang disebutkan di atas berinteraksi dengan karakteristik birokrasi, maka timbullah "Perilaku Birokrasi" yang akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan ketika memberikan pelayanan. Konsep perilaku birokrasi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami dalam kaitan dengan formula psikologi. Hal tersebut bisa saja terjadi dimanapun dalam masyarakat. Secara khusus, bagaimana perilaku birokrasi untuk memberikan pelayanan masyarakat (publik). Penelitian ini; yaitu mengamati atau mengobservasi secara langsung (Grounded Research) terhadap pelaku birokrasi dalam memberikan pelayanan dan hubungannya dengan kepuasan pelanggan (public). Hal ini dilakukan untuk menghimpun fakta "murni" tanpa teori. Menurut Ritzer (2005:47), Studi sosiologis empiris ini dilepaskan sama sekali dari sasaran perhatian teoritis sosial. Ketimbang pada upaya penyusunan teori, tekanan lebih banyak diletakkan pada upaya menghasilkan indikator pasti yang lebih banyak, metode pengumpulan dan pengklasifikasian data yang lebih baik. Hal ini dilatar belakangi adanya fenomena prilaku birokrat yang akhir-akhir ini menjadi patologi (penyakit) dalam pemerintahan, dengan diagnosa sebagai berikut: (1) Budaya feodalistik masih terasa, (2) kebiasaan menunggu petunjuk pengarahan, (3) Loyalitas kepada atasan bukan kepada tugas oragnisasi, (4) Belum berorientasi pada prestasi, (4) Keinginan untuk melayani masih rendah, (5) Belum ditopang dengan teknologi secara menyeluruh, (6) Budaya ekonomi biaya tinggi, (7) Jumlah pegawai negeri relatif banyak namun kurang bermutu dan asal jadi. E. PELAYANAN PUBLIK Kurniawan (2005:4), menyatakan bahwa pelayanan adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuahn penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menurut Sinambela (2006:5), dikatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh birokrasi pemerintah. Konsep pelayanan publik pertama kali diperkenalkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1995), dalam bukunya “Reinventing Government”. Intinya adalah pentingnya peningkatan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah dengan cara memberi wewenang kepada pihak swasta lebih banyak berpartisipasi sebagai pengelola pelayanan publik. Dalam rangka perbaikan penerapan dan perbaikan sistem dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan publik, Osborne menyimpulkan 10 prinsip yang disebut sebagai keputusan gaya baru. Salah satu prinsip penting dalam keputusannya adalah “sudah saatnya pemerintah berorientasi "pasar” untuk itu diperlukan pendobrakan aturan agar lebih efektif dan efisien melalui pengendalian pasar itu sendiri. Ke sepuluh prinsip yang dimaksud Osborne (1995), adalah sebagai berikut: (1)Pemerintah katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh. (2) Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani. (3) Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. (4) Pemerintahan yang digalakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. (5) Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil, bukan masukan. (6) Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. (7) Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan. (8) Pemerintah antisipatif: mencegah daripada mengobati.(9) Pemerintahan desentralisasi. (10) Pemerintahan birokrasi pasar: mengdongkrak perubahan melalui pasar”. Menurut Gaspersz (2002:52), bahwa elemen yang paling penting bagi organisasi adalah pelanggan, untuk itu identifikasi secara tepat apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Hal ini sejalan dengan Wasistiono (2003:42) mengatakan bahwa bagi organisasi, "melayani konsumen merupakan saat yang menentukan" (moment of thruts, peluang bagi organisasi menentukan kridibilitas dan kapabilitasnya. Untuk itu, strategi mengutamakan pelanggan adalah prioritas utama yang harus dilakukan. Wasisistino (2003:42), menamakan abad ini sebagai "abad pelanggan", abad dimana para pengguna jasa diposisikan pada tempat yang paling terhormat (putting costumers first). Segala upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelanggan. Dari sudut pandang pelanggan, setiap dimensi itu penting dalam penyampaian pelayanan berkualitas, untuk itu setiap perusahaan penyedia pelayanan perlu menerapkan perspektif pelayanan pelanggan sebagaimana dipaparkan oleh William, (2004), sebagai berikut: (1)Pelanggan adalah raja,(2) Pelanggan adalah alasan keberadaan kita (perusahaan) (3)Tanpa pelanggan kita (perusahaan) tak punya apa-apa, (4) Pelanggan kitalah yang menentukan bisnis kita (perusahaan), (5) Jika kita (perusahaan) tidak memahami pelanggan kita (perusahaan), maka berarti kita (perusahaan) tidak memahami bisnis kita (perusahaan). Setiap pernyataan di atas, mencerminkan orientasi terhadap pelanggan, sebuah pandangan bahwa pelanggan adalah penentu puncak sifat dan keberhasilan organisasi seseorang, suatu pandangan yang memutarbalikkan pandang tradisional tentang organisasi. Perspektif ini adalah perspekstif pelayanan pelanggan. 1. Kualitas Pelayanan (Service Quality) Kualitas (quality) menurut Supramto (2001), "the extent to which produccts meet the requirement of people who use them" Jadi suatu produk , apakah itu bentuknya barang atau jasa, dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Sementara itu pelayanan (service) oleh banyak penulis mendefinisikan pelayanan sebagai suatu perbuatan (deed), suatu kinerja (performance) atau suatu usaha (effort) Warella (1997:18). Menurut Zethaml dan Warella (1997:17) mengatakan ada tiga karakteristik utama tentang pelayanan, yaitu: (1) intangibility, (2) heterogeinity dan (3) inseparability. Intangibility berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat perfomance dan hasil pengelaman dan bukannya objek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba atau dites sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas. Berbeda dengan barang yang di hasilkan oleh suatu pabrik yang dapat dites kualitasnya sebelum disampaikan pada pelanggan. Heterogeinity berarti pemakai jasa atau atau klien atau pelanggan memiliki kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama mungkin mempunyai prioritas berbeda. Demikian pula performence serinjg sering bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya bahkan dari waktu ke waktu. Inseparability berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak terpisahkan. Kosekuensinya di dalam industri pelayanan kualitas tidak direkayasa ke dalam produksi disektor pabrik dan kemudian disampaikan kepada pelannggan. Kualitas terjadi selama interaksi antara klien dan penyedia jasa. Mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi penting karena dapat memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan. Kalau ini dilakukan paling tidak organisasi atau instansi yang bersangkutan sudah punya "Concern" pada pelangganya. Pada akhirnya, bisa jadi berusaha maksimal untuk memenuhi kepuasan pelanggan yang dilayani. Pelayanan berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada pelanggan sangat tergantung pada kepuasan pelanggan. Lukman (1999) menyebut salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas (prima) sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani. Pendapat tersebut artinya menuju kepada pelayanan eksternal, dari perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih didahulukan apabila ingin mencapai kinerja pelayanan yang berkualitas. Tjiptono (2004:128), mengatakan bahwa ada tiga kunci memberikan pelayanan yang unggul, yaitu: (1) Kemampuan memhami kebutuhan dan keinginan pelanggan, termasuk di dalamnya memahami tipe pelanggan. (2) Pengemebangkan database yang lebih akurat dari pada peaing (mengcakup data kebutuhan dan keinginan setiap segmen pelanggan dan perubahan kondisi persaingan). (3) Pemanfaatan informasi yang diperoleh dari riset dalam suatu kerangka strategik. Sementara itu Gerson (2002:55), menyatakan pengukuran kualitas internal memang penting. Tetapi semua itu tidak ada artinya jika pelanggan tidak puas dengan yang diberikan. Untuk membuat pengukuran kualitas lebih berarti dan sesuai, ”tanyakan” kepada pelanggan apa yang mereka inginkan, yang bisa memuaskan mereka. Pendapat tersebut kata lain bisa diartikan bahwa kedua sudut pandanmg tentang pelayanan itu penting, karena bagaimanapun pelayanan internal adalah langkah awal dilakukannya suatu pelayanan. Akan tetapi pelayanan tersebut harus sesuai dengan keinginan pelanggan yang dilayani. Artinya bagaimana upaya untuk memperbaiki kinerja internal harus mengarah atau merujuk pada apa yang dinginkan pelanggan (eskternal). Kalau tidak demikian bagaimanapun performa suatu organisasi tetapi tidak sesusi dengan keinginan pelanggan atau tidak memuaskan, citra kinerja organisasi tersebut akan dinilai tetap tidak bagus. Oleh karena pertama-tama penting untuk mengetahui kualitas pelayanan dari perspektif pelanggan, selain agar organisasi tersebut ”Survive” juga agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan lagi. Servqual ini asal mulanya dari dunia bisnis, walaupun kemudian tidak sedikit diadopsi untuk organisasi publik. Walupun konsep tentang service quality (serviqual) yang dikemukakan para ahli tersebut secara universal tidak seragam tetapi semua itu dapat menambah pemahaman kita secara mendalam tentang serviqual tersebut. Salah satu teori tentang Serviqual yang banyak dikenal adalah serviqual yang dikemukakan oleh Zeithaml-Parasuraman-Berry (1990). Menurut Zeithaml, keputusan sesorang konsumen untuk mengkomsumsi atau tidak mengkomsumsi suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Dengan kata lain, baik burknya kualitas pelayanan yang diberikan provider (penyedia layanan) tergantung persepsi konsumen atau pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini menunjukkan adanya interkasi yang kuat antara ”kepuasan konsumen” dengan kualitas pelayanan. Menurut Zeithhaml-Parasurman-Berry (1990) untuk mengetahui kualias pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi serqual tersebut yaitu: (1) Tangibles: kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkatoran, kompueterisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. (2) Reliability: kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. (3) Rsponsivess: kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. (4) Assurance: kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. (5) Emphaty: sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen. Pada dasarnya teori tentang serqual dari Zithham, walaupun berasal dari dunia bisnis, tetapi dapat dipakai untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Tujuan pelayanan publik sebenarnya ialah memuaskan masyarakat. Menurut Sinambela dkk (2006:6), mengatakan untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari hal-hal berikut. (1) Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, (2) Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisidan kemanpuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-perinsip dan efektivitas, (3) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat, (4) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukam diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. (5) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap publik. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional kualitas menurut Sinambela dkk (2006:6), menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti: (1) kinerja (performance); (2) keandalan (reliability), (3) mudah dalam penggunaan (ease of use), dan (4) estetika (esthetic) dan sebagainya. Sedangkan definisi strategis Sinambela dkk (2006:6), dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesutu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs 0f customers). Sedangkan definisi kualitas baik yang kovensional maupun yang lebih strategis oleh Gaspers (1994), mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada: (1) kualitas terdiri dari keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan dan penggunaan produk; (2) kualitas terdiri atas segala seuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. 2. Kepuasan Pelanggan Menurut Lukman (2000:119), menyatakan bahwa kepuasan sebagaimana tingkat persaaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Sejalan pandangan, Gibson dkk (1987), Wexley dan Yulk (1988), menjelaskan bahwa kepuasan pada hakikatnya berkaitan dengan faktor kebutuhan seseorang (pelanggan). Artinya, jika kebutuhan seseorang terpenuhi maka orang tersebut merasa puas, demikian pula sebaliknya. Kemudian Tjiptono (1996:54), menambahkan bahwa kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan dan loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Selanjutnya pelayanan yang berkualitas menurut Osborne dan Gebler (1995), serta Bloom (1981), antara lain memiliki ciri-ciri seperti: tidak prosedural (birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi, serta berorientasi kepada pelanggan. Pendapat di atas, dipertegas oleh Schnaars (1991), dalam Tjiptono menyebut bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis atau usaha adalah menciptakan rasa puas terhadap pelanggannya. Schnaars juga menyebut bahwa: “Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya: hubungan antara pelanggan dengan perusahaan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembeli (pemakaian) ulang, terciptanya loyalitas dari pelanggan serta terbentuknya rekoemndasi dari mulut ke mulut yang kesemuanya menguntungkan perusahaan”. Sementara itu, Kotler (1996), menandaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang (pelanggan) setelah membandingkan dengan kinerja yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Untuk mewujudkan dan mempertahankan kepuasan pelanggan, organisasi jasa harus melakukan empat hal menurut Tjiptono (2004), yaitu: (1) Mengidentifikasi siapa pelanggannya. (2) Memahami tingkat harapan pelanggannya atas kualitas. (3) Memahami strategi kualitas layanan pelanggan. Dan (4) Memahami siklus pengukuran dan umpan balik dari kepuasan pelanggan. Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kepuasan pelanggan adalah mencakup perbedaan antara harapan dan kenyataaan atau hasil yang dirasakan, pandangan ini didasarkan pada disconfirmation paradigm oleh, Pawitra, (1993). Meskipun pada umumnya batasan atau pengertian yang diberikan menitikberatkan pada kepuasan pelanggan/ketidakpuasan terhadap produk atau jasa, pengertian tersebut juga dapat diterapkan dalam penilaian kepuasan/ketidakpuasan terhadap suatu perusahaan karena keduanya sangat berkaitan Pawitra, (1993). 3. Kriteria Pelayanan Publik (Masyarakat) Salah satu kriteria pelayanan masyarakat yang pernah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) (1996) dalam rangka penilaian unit-unit pelayanan percontohan bagi instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara, adalah “Kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan dan kenyaman, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, ketepatan waktu” Disamping delapan kriteria kualitatif di atas, ditetapkan pula kriteria kuantitatif, antara lain meliputi: a. Jumlah konsumen yang meminta pelayanan (konsumen baru), b. Intensitas waktu pemberian pelayanan (waktu sesuai permintaan penerima pelayanan), c. Penggunaan perangkat-perangkat modern dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada pihak yang meminta pelayanan, serta d. Frekuensi keluhan atau pujian dari penerima pelayanan pada umumnya terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. 3. Kenyataan Empirik Kenyataan empirik menunjukkan bahwa masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait dengan pelayanan birokrasi menurut Sinambela (2006:36), diantaranya: (1) memperlambat proses penyelesaian pemberian izin, (2) Mencari berbagai dalih, seperti kekuranganlengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis, (3) Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain; (4) Sulit dihubungi, dan (5) Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata "sedang diproses". Namun ketika memberikan pelayanan kepada kerabatnya sangat cepat dilayani, apakah karena ada hubungan darah ataukah hubungan politik. Karena pimpinan birokrasi pada dasarnya merupakan suatu jabatan yang ”ditunjuk” bukan ”dipilih”. Hal ini dapat dipahami bahwa ada unsur politik masuk dalam birokrasi sehingga pimpinan dan aparatnya tidak dapat memberikan pelayanan yang netral kepada publik. Hal inilah yang memicu munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah. F. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan tentang perilaku birokrasi dalam pelayanan publik tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kepuasan pelanggan atau publik dalam konteks pemberian pelayanan birokrasi sangat berpengaruh. Oleh karena itu kualitas pelayanan birokrasi terhadap publik perlu mendapat perhatian khusus para teoritis maupun para praktisi, apalagi dengan pendapat Denhardt bahwa paradigma baru administrasi publik yaitu Tne New Public Service, yang orientasinya ialah serqual for citizen. Pembenahan sistem pelayanan birokrasi sekarang ini harus menjadi prioritas, bagaimanapun pelayanan birokrasi menentukan mati hidupnya aktivitas publik, karena mereka tetap harus dilayani oleh para birokrat. Daftar Pustaka Albrow, Martin.1996. Birokrasi: Terjemahan. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. Blau, Peter M, & Marshall W. Meyer. 2000. Birokrasi dalam Masyarakat Modern: Terjemehan Prestasi Pustakarya. Jakarta. Denrhardt, janet V, And, dkk Denhardt Robert B. 2003. The New Public Service: Serving, Not Steering, New York: M.E. Sharepe, Inc. Dvorin, Eugene P. & Simmons, Robert H. 2000. Dari Amoral Sampai Birokrasi Humanisme. Prestasi Pustakarya. Jakarta Dwiyanto, Agus dkk, 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gajah mada University Press. Capra, Fritjop Capra. Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan kabangkitan Kebudayaan. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. Gaspersz, Jhon W. 1994. Manajamen Kualitas: Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total. Kerjasama Yayasan Indonesia Emas Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Gerson, Richard F. 2002. Mengukur Kepuasan Pelanggan. Terjemahan PPM. Jakarta. H. George Frederickson. 2003. Administrasi Negara Baru. Jakarta. LP3ES Kartasapoetra, G. 1994. Debirokratisasi dan Deregulasi. Rineka Cipta. Jakarta. Kurniawan, Agung, 2005. Transformasi pelayanan Publik, Pembaharuan, Yogyakarta. Koentjaraningrat, 1997. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta. Lukman, Sampara, 2000. Manajemen Kualitas Pelyanan, STIA-LAN Press. Jakarta. Mufiz, Ali. 1986. Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara, Karunika, Universitas terbuka. Jakarta Nawawi Hadari dan Martini Hadari. 1994. Ilmu Administrasi. Jakarta. Ghalia Indonesia. Ndraha, Taliziduhu.1997. Budaya Organisasi, Rineka Cipta. Jakarta Osborne, David dan Ted Gaebler. (1995) Mewirausahakan Birokrasi.: Terjemahan, Jakarta. PPM Osborne, David dan Peter Plastrik. 2000. Memangkas Birokrasi. Terjemahan Jakarta. PPM Paramudji. S. 2004. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta. Bumi Akasara. Ritzer, George & Goodman Douglas J. 2005. Teori Sosiologi Modern. Terjemahan. Prenada Media. Jakarta. Robbins, P. Stephen, 2003. Perilaku Organisasi, PT. Indesk, Kelompok Gramedia, Jakarta, Jilid 1. Robbins, P. Stephen, 1994. Teori Organisasi: Struktur, Disain & Aplikasi, Arcan, Jakarta. Rosenbloom David H. & Kravchuk, Robert S, 2005. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in The Public Sector. Mc Graw Hill. New York. Sinambela, Lijan Poltak, 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Bumi Aksara. Jakarta. Stewart, Aileen Mitchell. 1998. Empowring: Pemberdayaan Sumber daya Manusia, Kanisius. Yogyakarta. Surie, H.G.1987. Ilmu Administrasi Negara: Suatu Bacaan Pengantar Gramedia, Jakarta. Syafiie Kencana Inu. 2003. Birokrasi Pemerintahan Indonesia. Bandung. Manjdar maju. Syafiie Kencana Inu, dkk. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta. Reneka Cipta. Tjokroamidjojo Bintaro.1995. Pengantar Adminitrasi Pembangunan. Jakarta. LP3ES Tjokrowinoto Moeljarto, dkk. 2004. Birokrasi dalam Polemik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Thoha Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers. _____________, 2002. Perspektif Perilaku Birokrasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Tjiptono, Fandy, 1996. Manajemen Jasa, Andi. Yogyakarta. _______________, 2004. Prinsip-prinsip Total Quality Service. Andi Yogyakarta. Utomo Warsito. 2003. Dinamika Administrasi Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Wasisitiono, Sadu 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Cetakan kedua, Fokusmedia. Bandung. Warella, Y. 2004. Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Semarang: MAP UNIDP. Zauhar Soesilo. 1996. Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi dan Stategi. Jakarta. Bumi Aksara. Zeithaml, Valarie A-Parasuraman A.and Beryy, Leonard L. 1990. Delivering Service Quality: Banlancing Custumer Perceptinon and Expectations. New York: The Pree Press. Jurnal Terbitan Berkala: Hasan Erliana. 2005. Reformasi Birokrasi Kajian Dengan Pendekatan Filosofi dan Praktis Manajemen Pemerintahan. Jurnal Administrasi Pemerintahan: Volume II, Penerbit Program Pasca sarjana STPDN/IPDN DEPDAGRI RI. Bandung. Nurma, Semil, 2005. Service Quality (Servqual) Pelayanan Publik Isntansi pemerintah dan The New Public Service. JIANA. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 5, Nomor 1. Penerbit Program Pascasarjana Universitas Riau (UNRI) Pekanbaru Riau.

KINERJA

A.KONSEP KINERJA Definisi Kinerja Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Ada berbagai pendapat tentang kinerja, seperti dikemukakan oleh Rue & Byars (1981:375), mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja menurut Interplan (1969:15), adalah berkaitan dengan operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Murphy dan Cleveland (1995:113), mengatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Ndraha (1997:112), mengatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan Widodo (2006:78), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI (1999:3), merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Konsep kinerja yang dikemukakan LAN-RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang lain yang ingin dicapai. Selanjutnya Gibson (1990:40), mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi. Keban (1995:1), kinerja adalah merupakan tingkat pencapaian tujuan. Sedangkan Timpe (1998:9), kinerja adalah prestasi kerja, yang ditentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku manajemen. Hasil Penelitian Timpe menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan begitu penting untuk mendorong tingkat kinerja pegawai yang paling efektif dan produktif dalam interaksi sosial organisasi akan senantiasa terjadi adanya harapan bawahan terhadap atasan dan sebaliknya. Mangkunegara (2002:67), mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Prawirosentono (1999:2), mengatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Sinambela dkk. (2006:136), mendefinisikan kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Hal senada dikemukakan oleh Stephen Robbins (1989:439), bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi Kinerja Organisasi Kinerja organisasi mempunyai banyak pengertian. Wibawa (1992:64), Atmosudirdjo (1997:11), mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Chaizi Nasucha (2004:107), mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen yaitu: 1. Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok. 2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggungjawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. 3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan 4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum. B. INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI (1999:7), adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (inputs) keluaran (outpus), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Lebih lanjut LAN-RI mendefinisikan indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja menurut LAN-RI, yaitu merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengelolahan data atau informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan atau kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Dengan demikian indikator kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi: (1) tahapan perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja, yaitu: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat terukur secara objektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, (3) dapat menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, (4) harus cukup fleksibel dan sensitif, terhadap perubahan, dan (5) efektif yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien dan efektif. Dwiyanto (2006:50-51), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut. 1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antra input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sedangkan tingkat manajerial, produktvitas tenaga kerja menurut Ndraha (2002:44), adalah perbandingan antara output (O, misalnya laba kotor) dengan input (I, misalnya total gaji), persatuan waktu (T). Jadi produktivitas kerja (PK) tiap hari adalah: . 2. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik. 3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. 4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit Lenvine dalam Dwiyanto (2006:51). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. 5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Kumorotomo (1996), menggunakan beberapa indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, antara lain: (1) Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. (2) Efektvitas, yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. (3) Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Kedua mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini. (4) Daya Tanggap, yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Karena itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. Selanjutnya Zeithhaml, Parasuraman, dan Berry (1990), mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang bersih dan nyaman, peralatan pendukung yang memiliki teknologi canggih, misalnya komputer, penampilan aparat yang menarik di mata pengguna jasa, seperti seragam, dan berbagai fasilitas kantor yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat. Selim dan Woodward dalam Nasucha (2004:108), mengemukakan bahwa ada lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik antara lain: (1) pelayanan yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan, (2) ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah dari pada yang direncanakan, (3) efisien, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran, (4) efektivitas, yang menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai, dan (5) Equity, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang dihasilkan. Holloway dalam Nasucha (2004:108), menyebutkan bahwa indikator kinerja dapat berupa akuntabilitas, efisiensi, efektvitas, dan equity (keadilan). Dijelaskan lebih jauh bahwa ada juga indikator konvensional kinerja yang berupa tingkat profitabilitas, kepuasan stakeholder, dan kepuasan pelanggan. Wibawa (1992:64), menambahkan bahwa kinerja dapat dinilai dari volume pelayanan, kualitas pelayanan, dan kemampuan memperoleh sumber daya bagi pelaksanaan program. Abidin, Said Zainal (2006:136), mengemukakan sebanyak enam indikator kinerja birokrasi, yaitu: (1) ketersediaan fasilitas publik di setiap unit wilayah (desa-kota). (2) Ketersediaan pelayanan prima, pelayanan yang diberikan memuaskan masyarakat yang dilayani, kualitas layanan memuaskan, terjangkau (dekat) dengan rakyat, mudah dan murah. (3) Keterkaitan antara berbagai kepentingan unit (wilayah), sektor dan antara sentra produksi dengan pasar dalam negeri yang berdasarkan pada orientasi ekspor seperti selama ini dijadikan prioritas sudah harus diubah prioritasnya dengan pengembangan pasar dalam negeri. (4) Kelestarian lingkungan. Ukuran yang dipakai ialah tingkat kerusakan lingkungan yang tercermin pada rendahnya tingkat populasi udara, air bersih dan keteraturan lalu lintas dan bangunan. (5) Kelestarian birokrasi. Kelanjutan fungsi dan berkembangnya ketiga aspek birokrasi menjadi ukuran kelestarian birokrasi. (6) Berfungsinya kota sebagai pusat pendongkrak. Hubungan antara kota dan daerah sekitar harus sedemikian rupa sehingga terwujud keterpaduan dan saling menunjang antara kota dengan daerah pedesaan disekitarnya. Fungsi ini tercermin pada keberadaan infra-struktur transportasi, informasi dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam konteks kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 Tahun 1995, telah memberikan rujukan dalam pemberian pelayanan, seperti (1) kesederhanaan, (2) kejelasan, (3) kepastian, (4) keamanan, (5) keterbukaan, (6) efisiensi, (7) ekonomis, dan (8) keadilan yang merata.

ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN SOPPENG Oleh: Dr. Harbani Pasolong, M.Si Alamat Kantor: Perintis Kemerdekaan KM 10 Rumah: Perumdos Unhas Blok P. Jl Henry Ford No.12A Telp. Kantor 0411-585365 Fax 0411-586 043 Telp. Rumah 0411-590 631/HP. 081242221999 E.mail: harbanip@yahoo.co.id ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN SOPPENG Oleh: Dr. Harbani Pasolong, M.Si Alamat Kantor: Perintis Kemerdekaan KM 10 Rumah: Perumdos Unhas Blok P. Jl Henry Ford No.12A Telp. Kantor 0411-585365 Fax 0411-586 043 Telp. Rumah 0411-590 631/HP. 081242221999 E.mail: harbanip@yahoo.co.id ABSTRAK Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kematangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara penelitian kuantitatif & kualitatif. Teknik Sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, dengan jumlah sampel 48 orang dan informan 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkatk kematangan (PNS) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Soppeng termasuk kategori “kematangan sedang menuju tinggi” yaitu mempunyai kemampuan tetapi memiliki motivasi yang rendah. Kata Kunci: Kematangan Pegawai Negeri Sipil. ABSTRAK Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kematangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Soppeng. Metode penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara penelitian kuantitatif & kualitatif. Teknik Sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, dengan jumlah sampel 48 orang dan informan 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkatk kematangan (PNS) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Soppeng termasuk kategori “kematangan sedang menuju tinggi” yaitu mempunyai kemampuan tetapi memiliki motivasi yang rendah. Kata Kunci: Kematangan Pegawai Negeri Sipil.

KEBIJAKAN PUBLIK

DEFENISI KEBIJAKAN PUBLIK Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1988:107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinun oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. William N. Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Thomas R. Dye (1981), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Shfritz & Russel (1997:47), mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut "is whatever government dicides to do or not to do". Chandler dan Plano mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan proses terhadap suatu isu politik. Chaizi Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa: (1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan, (2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri. Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu: (1) Regulatory, yaitu mengatur perilaku orang, (2) Redistributive, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) Distributive yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan (4) Constituent, yaitu ditujukan untuk melindungi negara, Harbani Pasolong (2010).

DEFENISI KEPEMIMPINAN

DEFENISI KEPEMIMPINAN Maxwell (1995:1), kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh pengikut. Lebih jauh Maxwell menjelaskan bahwa pemimpin terkemuka suatu kelompok tertentu mudah ditemukan, perhatikan saja orang-orang ketika mereka berkumpul. Kalau suatu persoalan harus diputuskan, siapa orang yang pandangannya tampak paling berharga, siapa yang paling diperhatikan, ketika persoalan dibicarakan? Siapa orang yang paling cepat disetujui oleh orang-orang lainnya?, yang paling penting, siapa yang paling diikuti oleh orang lainnya? Jawaban terhadap semua pertanyaan itu akan membantu untuk menentukan siapa pemimpin yang sesungguhnya dalam suatu kelompok tertentu. James L. Gibson dkk (1997:5), mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi indiviu dalam mencapai tujuan. Definisi Gibson mengisyaratkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan. James A. F. Stoner (1996:161), mengatakan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Keating Charles J. (1986:9), mengatakan kepemimpinan adalah merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Gary Yukl (1994:4), mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama dan teamwork, serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada di luar kelompok atau organisasi. James M. Kouzes & Barry Z. Posner (2004:3), mengatakan kepemimpinan adalah penciptaan cara bagi orang untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan sesuatu yang luar biasa. Kartono (2005:153), mengatakan Kepemimpinan adalah "kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan". Rivai (2004:65), mengatakan Kepemimpinan adalah peranan dan juga suatu proses untuk mempengaruhi orang lain. Boone & kurtz (1984), yang mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah tindakan memotivasi orang lain atau menyebabkan orang lain melakukan tugas tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan spesifik. Selanjutnya kepemimpinan menurut Nawawi (2004:9), adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Dari berbagai definisi di atas, maka Harbani Pasolong (2010, menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

DEFENISI KEPEMIMPINAN

DEFENISI KEPEMIMPINAN Maxwell (1995:1), kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh pengikut. Lebih jauh Maxwell menjelaskan bahwa pemimpin terkemuka suatu kelompok tertentu mudah ditemukan, perhatikan saja orang-orang ketika mereka berkumpul. Kalau suatu persoalan harus diputuskan, siapa orang yang pandangannya tampak paling berharga, siapa yang paling diperhatikan, ketika persoalan dibicarakan? Siapa orang yang paling cepat disetujui oleh orang-orang lainnya?, yang paling penting, siapa yang paling diikuti oleh orang lainnya? Jawaban terhadap semua pertanyaan itu akan membantu untuk menentukan siapa pemimpin yang sesungguhnya dalam suatu kelompok tertentu. James L. Gibson dkk (1997:5), mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi indiviu dalam mencapai tujuan. Definisi Gibson mengisyaratkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan. James A. F. Stoner (1996:161), mengatakan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Keating Charles J. (1986:9), mengatakan kepemimpinan adalah merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Gary Yukl (1994:4), mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama dan teamwork, serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada di luar kelompok atau organisasi. James M. Kouzes & Barry Z. Posner (2004:3), mengatakan kepemimpinan adalah penciptaan cara bagi orang untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan sesuatu yang luar biasa. Kartono (2005:153), mengatakan Kepemimpinan adalah "kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan". Rivai (2004:65), mengatakan Kepemimpinan adalah peranan dan juga suatu proses untuk mempengaruhi orang lain. Boone & kurtz (1984), yang mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah tindakan memotivasi orang lain atau menyebabkan orang lain melakukan tugas tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan spesifik. Sedangkan Sun Tzu dan Thomas Cleary (2002:5), berpendapat lain tentang kepemimpinan adalah sebuah persoalan kecerdesan, kelayakan untuk dipercaya, kelembutan, keberanian, dan ketegasan. Selanjutnya kepemimpinan menurut Nawawi (2004:9), adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Dari berbagai definisi di atas, maka Harbani Pasolong (20120) menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari definisi ini, maka dapat diktakan bahwa pemimpin identik dengan administrator.

BANK DEFINISI OLEH HARBANI PASOLONG

BanK DEFINISI ILMU SOSIAL Nama Kosnep Definisi A Ability (kemampuan) Gibson dkk (1996: daftar istilah), ability (kemampuan) adalah suatu cirri, biologis atau dipelajari yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat mental atau fisik. Administrasi 1. Herbert A. Simon (1999:3), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. 2. Leonard D. White dalam Inu Kencana Syafiie dkk. (1999), mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok–kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. 3. Dwight Waldo (1971), mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. 4. Dimock & Dimock (1992:20), mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen. 5. S. P. Siagian (2004:2), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 6. The Liang Gie (1993:9), mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. 7. Penulis “Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional". Administrasi Publik Administrasi Negara Aksiologi Aksiologi Mempersoalkan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu digunakan, bagimana kaitan antara cara penggunaan dengan kaedah-kaedah moral, bagaimana objek ditelaah bagaimana kaitan antara teknik procedural operasionalisasi dengan metode ilmiah dengan norma-norma professional. Jadi Aksiologi adalah nilai kehunaan ilmu. Akuntabilitas Said Zainal Abidin (2006:17), akuntabilitas adalah kebertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan itu kepada rakyat sebagai pemilik Negara. Antropologi Stephen P. Robbins (2002:16), antropologi adalah studi tentang masyarakat untuk mempelajari dan kegiatan merekan. Attitudes Gibson dkk (1996:daftar istilah), attitudes (sikap) adalah kesiapan mental timbulnya kebutuhan. B Behavior (perilaku) Gibson dkk (1996: daftar istilah), Behavior (perilaku) adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang , seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau mimpi siang hari, tindakan yang dihasilkan oleh suatu sikap. Birokrasi 1. Weber dalam H.G Surie (1987:99), birokrasi adalah sebagai suatu daftar atau sejumlah daftar ciri-ciri yang sifat pentingnya yang relatif secara hubungannya satu sama lain telah banyak menimbulkan perdebatan. 2. Blau dalam Sinambela (2006:70), mengatakan bahwa birokrasi adalah organisasi yang ditujukan untuk memaksimunkan efisiensi dalam administrasi. 3. J.B. Kristiadi (1994:93), birokrasi adalah merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas sangat luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya. 4. G. Kartasapoetra (1994:2), birokrasi adalah pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintahan melalui instansi-instansi atau kantor-kantor. 5. Peter Blau dalam Martin Albrow (1970) berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu mekanisme sosial tertentu yang memaksimalkan efisiensi dan juga sebagai suatu bentuk organisasi sosial dengan karakternya yang spesifik. Benchmarking Gibson dkk (1996:daftar istilah), benchmarking (patok duga) adalah urutan keunggulan, atau pencapaian hasil dari produk atau praktik di perusahaan yang diukur atau dinialai. Brainstorming Gibson dkk (1996:daftar istilah), brainstorming adalah pengumpulan gagasan dari suatu kelompok melalui diskusi. Buruh B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:27), buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak , baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. C Case Study (studi kasus) Gibson dkk (1996:daftar istilah), Case Study adalah penelaahan sejumlah karakteristik seseorang, kelompok, atau organisasi, biasanya dalam rentang waktu tertentu. D Delegasi Charles J. Keating (1986:82), delegasi adalah pemberian sebagian tanggung jawab dan kewibawaan kepada orang lain. Delegasi Wewenang Gibson dkk (1997:126), delegasi wewenang adalah proses distribusi wewenang ke bawah di suatu organisasi. Disiplin Disiplin Kerja Bedjo Siswanto (1987:278), disiplin kerja adalah debagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup melaksanakannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. E Efektivitas 1. James L. Gibson (1996:28), efektivitas dalam konteks perilaku organisasi adalah merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan. Atau Efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. 2. Stephen P. Robbins (2002:28), efektivitas adalah pencapaian tujuan. Efisiensi Stephen P. Robbins (2002:28), efisiensi adalah nisbah antara keluaran efektif dan masukan yang diperlukan untuk mencapainya. Elit 1. Elit adalah seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang memiliki kelebihan dari warga masyarakat lainnya sehingga menenmpati _irri_ di atas para warga masyarakat lainnya. 2. Elit Adat adalah elit yang memperoleh pengaruh, prestise dan perannnya berdasarkan nilai dan norma-norma _irri di Provinsi Sulawesi Selatan. Cara utama untuk menjadi elit _irri yaitu kelahiran dan perkawinan. 3. Eilt Agama adalah elit yang memperoleh pengaruh, prestise dan peranannya, berdasarkan nilai-nilai dan aturan-aturan agama Islam. 4. Elit Kekuasaan adalah elit yang memperoleh pengaruh, prestise dan peranannya berdasarkan nilai dan aturan-aturan yang telah ditentukan. 5. Elit Stratejik adalah elit yang memperoleh pengaruh, prestise dan peranannya berdasarkan nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersifat teknis opersional. Etika 1. Bertens dalam Keban (2004:147), menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti salah satu diantaranya dan biasa digunakan orang adalah kebiasaan, adat atau ahlak dan watak. 2. salam Burhanuddin (1991:1), Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. 3. Magnis Suseno (1990), etika adalah ilmu dan bukan sebuah ajaran, yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. 4. Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), disebut: (1) Ilmu tentang apa yang “baik” dan apa yang “buruk” dan tentang hak dan kewajiban moral, (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak, dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. 5. Hobbes dalam Widodo (2006:48), etika adalah berkaitan dengan standar perilaku di antara orang-orang dalam kelompok sosial. 6. Bratawijaya (1992:243), adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Emosi Stephen P. Robbins (2002:137), emosi adalah perasaan yang hebat terhadap seseorang atau sesuatu. F Formulasi kebijakan Publik Lindblom (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997:16)mendefinisikan formulasi kebijakan publik (public policy making ) adalah merupakan prosespolitik yang amat kompleks dan analisis dimana tidakmengenal saat dimulai dan diakhirinya dan batas dariproses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti,serangkaian kekuatan yang agak kompleks itu kitasebut sebagai pembuatan kebijakan publik, itulahyang kemudian membuahkan hasil yang disebutkebijakan). Udoji (dalam Solichin Abdul Wahab, (1997:17) merumuskan formulasikebijakan ini sebagai berikut: adalah (keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasiandan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuktuntutan-tuntutan politik, pengaturan tuntutan-tuntutantersebut ke dalam sistem politik, pengupayaanpemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arahtindakan yang dipilih pengesahan dan pelaksanaan atauimplementasi, monitoring dan peninjauan kembali(umpan balik). G Globalization (globalisasi) Gibson dkk (1996:daftar istilah), Globalization (globalisasi) adalah interdependensi transportasi, distribusi, komunikasi, dan jaringan ekonomi yang melintas batas internasional. Governance 1. Ganie Rochman (2000:142) Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. 2. Pinto dalam Widodo (2006:107), Governance adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaab urusan pemerintahan seacara umum dan pembangunan ekonomi pada khsususnya. 3. LAN (2000:1) Governance adalah sebagai proses penyelenggaraan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Good Governance 1. World Bank dalam Mardiasmo (2002:23), adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administartif, menjalankan disiplin annggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 2. Taschereau & Campos dalam Thoha (2003:63), tata pemerintahan yang baik (good gavernance) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (government), rakyat (citizen), dan sivil Society, dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat, jika kesamaan derjat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti, maka akan terjadi pembiasan dari pengelolaan pemerintahan. H I Ilmu (Science) Ilmu Adalah kumpulan pengetahuan secara sistematis; yaitu berbagai _irri sistematis yaitu berbagai data informasi yang tersusun merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai hubungan saling ketergantungan. (Herber L Scart) Logic (2002) Instuisi Stephen P. Robbins (2002:13), instuisi adalah suatu perasaan yang tidak perlu didukung oleh riset. Implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983) menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, tetapi bisa juga dalam bentuk lain seperti perintah atau keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses pelaksanaannya. Implementasi kebijakan Syukur Abdullah (1991) menyimpulkan bahwa “Proses implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program (kebijakan) yang ditetapkan semula”. Isu Kebijakan Isu kebijakan (publik) adalah pandangan yang berbeda tentang masalah kebijakan serta caracara untuk memecahkannya (W.N. Dunn). J Jabatan 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Jabatan adalah "kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. Sedangkan jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier". 2. Thoha (2005:3), jabatan tersebut disusun dalam tatanan hirarki dari atas ke bawah. Jabatan yang berada di hirarki atas mempunyai kekuasaan yang lebih besar ketimbang jabatan yang berada di tatanan bawah. 3. Taliziduhu Ndraha (2002:180), mengatakan bahwa jabatan adalah satuan dan mewakili organisasi. K Karyawan B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:27), karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pmerintah, dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara mingguan. Kebijakan KEBIJAKAN ADALAH SEBAGAI KEPUTUSAN TETAP YANG DICIRIKAN OLEH KONSISTENSI DAN PENGULANGAN (REPETITIVENESS) TINGKA LAKU DARI MEREKA YANG MEMBUAT DAN DARI MEREKA YANG MEMATUHI KEPUTUSAN. Prewitt Kebijakan Publik 1. KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SUATU RANGKAIAN PILIHAN-PILIHAN-PILIHAN YANG SALING BERHUBUNGAN YANG DIBUAT OLEH LEMBAGA ATAU PEJABAT PEMERINTAH PADA BIDANG-BIDANG YANG MENYANGKUT TUGAS PEMERINTAHAN, SEPERTI PERTAHANAN KEAMANAN, ENERGI, KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, KRIMINALITAS, PERKENOMIAN. WILLIAM N DUNN. 2. KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH APAPUN YANG DIPILIH OLEH PEMERINTAH UNTUK DILAKUKAN ATAU TIDAK DILAKUKAN. THOMAS R DYE (1981). 3. CARL FRIEDRICH MENGEMBANGKAN DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIC SEBAGAI SUATU ARAH TINDAKAN YANG DIUSULKAN OLEH SESEORANG, KELOMPOK ATAU PEMERINTAH DALAM SUATU LINGKUNGAN TERTENTU YANG MEMBERIKAN HAMBATAN-HAMBATAN DAN KESEMPATAN-KESEMPATAN TERHADAP KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN UNTUK MENGGUNAKAN DAN MENGATASI DALAM RANGKA MENCAPAI SUATU TUJUAN ATAU MEREALISASIKAN SUATU SASARAN ATAU MAKSUD TERTENTU. (DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “JARINGAN PESANTREN DAN KEBIJAKAN PUBLIK” KARYA MOH.ILYAS PURWO AGOMO, JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN, 2006, HAL 21). 4. THOMAS R DYE MENGATAKAN BAHWA KEBIJAKAN PUBLIC ADALAH APAPUN YANG DIPILIH OLEH PEMERINTAH UNTUK DILAKUKAN DAN TIDAK DILAKUKAN. (DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “JARINGAN PESANTREN DAN KEBIJAKAN PUBLIK” KARYA MOH.ILYAS PURWO AGOMO, JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN, 2006, HAL 21). 5. ROBERT EYESTONE MENYATAKAN KEBIJAKAN PUBLIC SEBAGAI HUBUNGAN SUATU UNIT PEMERINTAHAN DENGAN LINGKUNGANNYA. (DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “JARINGAN PESANTREN DAN KEBIJAKAN PUBLIK” KARYA MOH.ILYAS PURWO AGOMO, JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN, 2006, HAL 20). 6. ERWAN AGUS PURWANTO (1997) DALAM TESISNYA YAITU BAHWA KEBIJAKAN PUBLIC SELALU BERHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG SANGAT BERPENGARUH TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT MELALUI INSTRUMENT-INSTRUMEN KEBIJAKAN YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH BERUPA HUKUM, PELAYANAN, TRANSFER DANA, PAJAK DAN ANGGARAN-ANGGARAN. ( DIKUTIP DARI JUDUL “STUDI FORMULASI KEBIJAKAN” KARYA DIAN SAFRINA, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2003, HAL 19). 7. RANDALL B. RIPLEY DALAM POLICY ANALYSIS IN POLITICAL SCIENCE MENGANJURKAN AGAR KEBIJAKAN PUBLIC DILIHAT SEBAGAI SUATU PROSES DAN MELIHAT PROSES TERSEBUT DALAM SATU MODEL YANG SEDERHANA UNTUK DAPAT MEMAHAMI KONSTELASI AGAR ACTOR DAN INTERAKSI YANG TERJADI DI DALAMNYA. . ( DIKUTIP DARI JUDUL “STUDI FORMULASI KEBIJAKAN” KARYA DIAN SAFRINA, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2003, HAL 19). 8. GUY PETERS MENGATAKAN KEBIJAKAN PUBLIC SEBAGAI KESELURUHAN DARI KEGIATAN PEMERINTAH BAIK AKTIVITAS LANGSUNG MAUPUN MELALUI AGEN-AGENNYA YANG MEMPENGARUHI KEHIDUPAN WARGA NEGARANYA. ( DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “KEBIJAKAN PANGAN DI INDONESIA” KARYA AMRI KUSUMAWARDANA, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2004, HAL 20). 9. JAMES A. ANDERSON DALAM PUBLIC POLICY-MAKING, SECOND EDITION SENDIRI KEBIJAKAN SEBAGAI “A PURPOSIVE COURSE OF ACTION FOLLOWED BY AN ACTOR OR SET OF ACTOR IN DEALING WITH A PROBLEM OR MATTER OF CONCERN.” ( DIKUTIP DARI JUDUL “STUDI FORMULASI KEBIJAKAN” KARYA DIAN SAFRINA, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2003, HAL 19). 10. GRAHAM ALISSON (1971) DALAM LELE(1999) MELIHAT BAHWA KEBIJAKAN PUBLIC MERUPAKAN HASIL KOMPETISI DARI BERBAGAI ENTITAS ATAU DEPARTEMEN YANG ADA DALAM SUATU NEGARA DENGAN LEMBAGA- LEMBAGA PEMERINTAH SEBAGAI ACTOR UTAMANYA YANG TERIKAT OLEH KONTEKS, PERAN, KEPENTINGAN DAN KAPASITAS ORGANISASIONALNYA. ( DIKUTIP DARI JUDUL “STUDI FORMULASI KEBIJAKAN” KARYA DIAN SAFRINA, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2003, HAL 22). MENURUT INDRIANI PUTRI DALAM SKRIPSINYA KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SERANGKAIAN TIDAKAN YANG DITETAPKAN DAN DILAKSANAKAN ATAU TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MEMPUNYAI TUJUAN ATAU BERORIENTASI PADA TUJUAN TERTENTU DAMI KEPENTINGAN MASYARAKAT.( JUDUL SKRIPSI INDRIANI PUTRI H YAITU “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN REKLAME LUAR RUANG KOTA YOGYAKARTA” JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2006, HAL 38). 11. HAROLD LASWELL DAN ABRAHAM KAPLON BERPENDAPAT BAHWA KEBIJAKAN PUBLIC HENDAKNYA BERISI TUJUAN, NILAI- NILAI DAN PRAKTIKA-PRAKTIKA SOCIAL YANG ADA DALAM MASYARAKAT. ( DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “ PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PERLUASAN WILAYAH” KARYA IDA WIDAYATI, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2005, HAL 16.). 12. RICHARD ROSE MENYARANKAN BAHWA KEBIJAKAN HENDAKNYA DIPAHAMI SEBAGAI “ SERANGKAIAN KEGIATAN YANG SEDIKIT BANYAK BERHUBUNGAN BESERTA KONSEKUENSI-KONSEKUENSINYA BAGI MEREKA YANG BERSANGKUTAN DARIPADA SEBAGAI SUATU KEPUTUSAN TERSENDIRI”. ( DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERDA NO. 8 TAHUN 2001 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAD KABUPATEN SLEMAN” KARYA INGGIT UTAMI, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2004, HAL 24 ). 13. DAVID EASTONE MENGATAKAN BAHWA KEBIJAKAN PUBLIC ADALAH ALOKASI NILAI YANG OTORITATIF UNTUK SELURUH MASYARAKAT AKAN TETAPI HANYA PEMERINTAH LAH YANG DAPAT BERBUAT SECARA OTORITATIF UNTUK SELURUH MASYARAKAT, DAN SEMUANYA YANG DIPILIH OLEH PEMERINTAH UNTUK DIKERJAKAN ATAU TIDAK DIKERJAKAN ADALAH HASIL- HASIL DARI ALOKASI NILAI- NILAI TERSEBUT. ( DIKUTIP DARI JUDUL SKRIPSI “PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERDA NO. 8 TAHUN 2001 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PADKABUPATEN SLEMAN” KARYA INGGIT UTAMI, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA, 2004, HAL 25 ). 14. WILLIAM N. DUNN SUATU PROSES KETATA PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAH YANGMENGHASILKAN KEPUTUSAN PEMERINTAH, DIMANA INSTANSI YANG TERKAIT MEMPUNYAI WEWENANGATAU KEKUASAAN DALAM MENGARAHKAN MASYARAKAT DAN TANGGUNG JAWAB MELAYANI KEPENTINGANUMUM. (NAIHASY, SYAHRIN. 2006. KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY) MENGGAPAI MASYARAKATMADANI. YOGYAKARTA: MIDI PUSTAKA. HAL 18) Kekuasaan Gibson dkk (1996:480), kekuasaan adalah kemampuan untuk mendapatkan orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pihal lainnya. Keperibadian Gibson dkk (1996:156), keperibadioan adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Kepemimpinan 1. Maxwell (1995:1), kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh pengikut. Maxwell menjelaskan bahwa pemimpin terkemuka suatu kelompok tertentu mudah ditemukan, perhatikan saja orang-orang ketika mereka berkumpul. Kalau suatu persoalan harus diputuskan, siapa orang yang pandangannya tampak paling berharga, siapa yang paling diperhatikan, ketika persoalan dibicarakan? Siapa orang yang paling cepat disetujui oleh orang-orang lainnya?, yang paling penting, siapa yang paling diikuti oleh orang lainnya? Jawaban terhadap semua pertanyaan itu akan membantu untuk menentukan siapa pemimpin yang sesungguhnya dalam suatu kelompok tertentu. 2. James L. Gibson dkk (1997:5), kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi indiviu dalam mencapai tujuan. Definisi Gibson mengisyaratkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan kepemimpinan. 3. James A. F. Stoner (1996:161), kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. 4. Keating Charles J. (1986:9), kepemimpinan adalah merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. 5. Gary Yukl (1994:4), kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerjasama dan teamwork, serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada di luar kelompok atau organisasi. 6. James M. Kouzes & Barry Z. Posner (2004:3), kepemimpinan adalah penciptaan cara bagi orang untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan sesuatu yang luar biasa. 7. James J. Cribbin (1985:12), kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh konsesus dan keikatan pada sasaran bersama, melampaui syarat-syarat organisasi yang dicapai degan pengalaman sumbangan dan kepuasan di pihak kelompok kerja. 8. Kartono (2005:153), Kepemimpinan adalah "kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan". 9. Rivai (2004:65), mengatakan Kepemimpinan adalah peranan dan juga suatu proses untuk mempengaruhi orang lain. 10. Boone & kurtz (1984), kepemimpinan adalah tindakan memotivasi orang lain atau menyebabkan orang lain melakukan tugas tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan spesifik. 11. Sun Tzu dan Thomas Cleary (2002:5), berpendapat lain tentang kepemimpinan adalah sebuah persoalan kecerdesan, kelayakan untuk dipercaya, kelembutan, keberanian, dan ketegasan. 12. Nawawi (2004:9), adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Kepuasan Kerja Gibson dkk (1996:150), kepuasan kerja adalah suatu sikap yang dipunyai individu mengenai pekerjaannya. Kebutuhan James L. Gibson (1996:186). Kebutuhan adalah difisiensi (kekurangan) yang dialami individu pada suatu waktu tertentu. Keperibadian 1. James L. Gibson (1996:157), keperibadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. 2. Stephen P. Robbins (2002:120), keperibadian adalah keseluruhan total cara seorang individu bereaksi dan berinterakasi dengan yang lain. Kemapuan Moeljarto Tjokrowinoto dkk (2004 :37), kemampuan adalah yanag kuat untuk berkarya dengan semangat kemandiarian termasuk keberanian untuk mengambil resiko usaha dan meminimalisasi resiko tersebut untuk menjadi keuntungan. Kemangkinran Stephen P. Robbins (2002:28), kemangkiran adalah tidak masuk kerja tanpa laporan. Kinerja 1. Rue & Byars (1981:375),kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. 2. Interplan (1969:15), adalah berkaitan dengan operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. 3. Murphy dan Cleveland (1995:113), kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. 4. Ndraha (1997:112), kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan 5. Widodo (2006:78), kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. 6. LAN-RI (1999:3), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. 7. Gibson (1990:40), mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi. 8. Keban (1995:1), kinerja adalah merupakan tingkat pencapaian tujuan. 9. Timpe (1998:9), kinerja adalah prestasi kerja, yang ditentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku manajemen. 10. Mangkunegara (2002:67), kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 11. Prawirosentono (1999:2), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 12. Stephen Robbins (1989:439), kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Kinerja Individu 1. James L. Gibson (1996:13), kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi 2. Sinambela dkk. (2006:136), kinerja pegawai adalah sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Konsep 1. Konsep adalah suatu ide dasar manusia yang terstruktur dan sistimatis, dalam arti bahwa konsep itu adalah hasil sesuatu masalah yang akan tergeneralisasikan dalam dimensi ruang dan waktu. (Louis Kattsoff,) 2. Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah krakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. (Masri Singarimbun & Sofyan Effendi. 1995 : 34) 3. Konsep adalah kata atau istilah yang menyatakan sesuatu ide atau pikiran umum tentang sifat-sifat sesuatu benda, peristiwa, gejala, ataupun istilah yang mengemukakan tentang hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. (Yudistira K.Garna, 1994 : 1). Kultur A. L. Krober & F. Kluckhon (1952:88), Kultur adalah mengandung pola, eksplisit maupun implicit dari dan untuk perilaku yang dibutuhkan dan diwujudkan dalam sosial, menunjukkan hasil kelompok manusia yang berbeda, termasuk benda-benda hasil ciptaan manusia, inti utama dari kultur terdiri dari ide tradisional (turun temurun dan terterdeteksi) terutama pada nilai yang menyertai. Kultur Organisasi Gibson dkk (1996:77), kultur organisasi adalah bauran nilai-nilai, kepercayaan , norma, dan pola perilaku dalam suatu organisasi. Sama dengan kepribadian seorang individu. Kulutr Nasional Gibson dkk (1996:81), kultur nasional adalah merupakan suatu kesatuan nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan norma-norma yang saling berbaur pada sebagian besar penduduk suatu Negara. Kotigensi Strategis Gibson dkk (1996:495), kotigensi strategi adalah sebuah kejadian atau ektivitas yang amat sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. L M Masalah kebijakan Masalah kebijakan (publik) adalah kebutu-han dan nilai yang belum terpenuhi atau kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang hanya dapat dilakukan melalui kebijakan publik (David Dery). Manajemen 1. Siagian (2004:5) mendefinisikan manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keretampilan orang yang menduduki jabatan manajerian untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangkan pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. 2. Shafritz dan Russel (1997:20) mengatakan bahwa manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggung Jawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya (seperti oranng dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Stoner & Wankel (1996:4), mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 4. Donovan dan Jackson (1991:11-12), mendefinisikan manajemen sebagai sutau proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (skills), dan sebagai serangkaian tugas. 5. Henry Simamora (2001:3), mengatakan bahwa manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Manajer Stephen P. Robbins (2002:4), manajer adalah orang-orang yang mencapai tujuan melalui orang lain. Manajer Ekspatriat Gibson dkk (1996:103), Manajer Ekspatriat adalah seorang manajer perusahaan dari negara induk yang mempunyai penugasan di luar negeri. Masyarakat Motivasi 1. James L. Gibson dkk (1996:185). Motivasi adalah keuatan yang mendorong seseorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. 2. James A. F. Stoner (1996: 134), Motivasi adalah karakteristik psikologi manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Misi 1. Kotler dalam Salusu (1996:121), mengatakan bahwa misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan. Modernisasi Modernisasi adalah Sebagai gerakan _ocial yang bersifat revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke modern) Sebagai gerakan _ocial yang bersifat revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke modern). J.W. Schoorl, (1991:1). Mutasi B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:27), mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang maksimal mungkin kepada perusahaan. N Nilai 1. Gibson dkk (1996:149), nilai adalah tuntunan dan kepercayaan bahwa seseorang menggunakan, jika bertemu dengan situasi dimana putusan harus diambil. Atau sebagai kontelasi dari suka, tidak suka, titik pendangan, keharusan, inklinasi dalam, penilaian rasional dan irrasional prasangka dan pola asosiasi yang menentukan pandangan dunia seseorang. 2. Stephen P. Robbins (2002:82), nilai keyakinan dasar bahwa suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang khas lebih disukai secara pribadi atau social dibandingkan modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi kebaikan atau lawannya. Norma Stephen P. Robbins (2002:308), norma adalah standar perilaku yang dapat dan digunakan bersama oleh anggota kelompok. O Organisasi 1. James L. Gibson dkk (1996:6), organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. 2. Stephen P. Robbins (2002:4), orgnisasi adalah suatu unit (satuan) social yang dikoordinasikan dengan sadar, yang teridiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. P Partisipasi Masyarakat Huntington (1990:6), Partisipasi masyarakat adalah sebagai kegiatan warga Negara biasa (private citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah Publik Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris "public" yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak, dan rakyat. Sedangkan menurut Syafi'ie dkk. (1999:18), mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. NIELS MULDER Publik adalah pihak yang menerima, dan karena pembangunan ekonomi adalah tujuan kebijakan yang paling menonjol, maka bisnis dan negara atau politik uanglah yang menjadi pemain utama dalam gelanggang politik IMMANUEL KANT Publik bukan lagi para pejabat atau institusi politis, melainkan masyarakat warga (civil society) yang kritis dan berorientasi pada kepentingan moral universal umat manusia VAN DEN END Harbani Pasolong (2012) Publik adalah sekelompok orang yang jelas. Publik adalah sekelompok orang (atau satu orang) yang jelas, yang menjalin atau harus menjalin hubungan istimewa dengan perusahaan. Dalam definisi sederhana, publik juga bisa diartikan sebagai banyak orang atau juga umum. Seperti makna dari ruang publik, konsumsi publik, dan lain sebagainya. Pembangunan Michael P. Todaro (1987:614), pembangunan adalah sebagai proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi dari seluruh system social dan ekonomi. Pegawai 1. B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:27), pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwewenang dan diserahi tugas jabatan negeri atau tugas Negara yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dikutip beberapa pengertian untuk menyamakan persepsi dan interpretasi tentang istilah-istilah kepegawaian sebagai berikut. • Pegawai Negeri adalah “setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwewenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku". Pegawai Negeri terdiri atas: (1) Pegawai Negeri Sipil, (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil terbagi dua, yaitu: (1) Pegawai Negeri Sipil Pusat, (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah. • Pegawai Negeri Sipil Pusat disingkat (PNSP) adalah "pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi vertikal di Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya". • Pegawai Negeri Sipil Daerah disingkat (PNSD) adalah "pegawai negeri sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya". • Pegawai Tidak Tetap disingkat (PTT) adalah "pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri". Pendidikan H. Nursid Sumaatmadja (2002:40), pendidikan adalah sebagai proses kegiatan mengubah perilaku individu ke arahkedewasaan dan kematangan. Penguat Gibson dkk (1996:221), Penguat adalah setiao objek atau kejadian yang meningkatkan atau mempertahankan respons yang diberikan oleh seseorang. Pemimpin 1. Warren Bennis (1998:71), mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang paling berorientasi hasil di dunia, dan kepastian dengan hasil ini hanya positif kalau seseorang mengetahui apa yang diinginkannya. 2. Kouzes (2004:17), mengatakan bahwa pemimpin adalah vionir sebagai orang yang bersedia melangkah ke dalam situasi yang tidak diketahui. 3. Kartini Kartono, (2005:51), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. 4. Veithzal Rivai (2004:65), pemimpin adalah anggota dari suatu kumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak sesuai kedudukannya. Seorang pemimpin adalah juga seseorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. 5. Haryono Sudriamunawar (2006:1), pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerja sama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 6. B. H. Raven dalam Wirjana (2006:4), pemimpin adalah "seorang yang menduduki suatu posisi di kelompok, mempengaruhi orang-orang dalam kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dan posisi tersebut dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuannya". 7. Syafi'ie (2003:1) adalah orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. 8. Nawawi (2004:9), mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin. 9. Penulis menyimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Paradigma 1. Paradigma adalah kesepakatan sejumlah orang dalam kurun waktu tertentu tentang jawaban terpadu terhadap pertanyaan mengapa, apa, bagaimana suatu pokok bahasan. Dengan demikian paradigma dipengaruhi dan mempengaruhi zaman yang yang berlaku (Prof.Dr.I.M.Poli,) 2. Kuhn, dalam Muslim Salam, : Paradigma adalah suatu perspektif teoritis : a. Yang diterima kelompok ilmuan dalam suatu disiplin ilmu tertentu. b. Yang ditemukan pada kajian sebelumnya dari disiplin ilmu yang bersangkutan. 3. Kuhn, dalam Inu Kencana Syafiie, dkk, : ”Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu” 4. Mohanan (2003), dalam Muslim Salam, menjelaskan tujuh pengertian paradigma : a. Paradigma sebagai value system (sitem nilai), konstrusi dan evaluasi ilmu pengetahuan mensyaratkan komitmen terhadap suatu sistem nilai yang memungkinkan kita mengevaluasi realibilitas dari klaim ilmu suatu ilmu pengetahuan. b. Paradigma sebagai research interests (minat penelitian), objek penelitian, sudut pandang terhadap objek yang dikaji, fenomena yang dianggap penting atau menarik, dan lainlain. c. Paradigma sebagai theories (teori), seperangkat aturan hukum dan proposisi yang menghubungkan hukum tersebut dengan observasi, untuk menjelaskan apa yang sedang dikaji. d. Paradigma sebagai suatu models (model) konsepsi umum dari suatu realitas berdasarkan aturan-aturan teoritis yang diformulasi. e. Paradigma sebagai bodies of fact (seperangkat kenyataan), seperngkat hasil observasi yang membutuhkan penjelasan teoritis. f. Paradigma sebagai theorical frameworks (kerangka teori) kosa kata yang berhubungan dengan seperangkat konsep dimana proposisi dari suatu teori diformulasi. g. Paradigma sebagai observational framework (kerangka observasi), kosa kata yang berasosiasi dengan seperangkat konsep dimana proposisi observasi diformulasi. 5. Fakih, Mansour (2003 : 19) mengatakan bahwa Paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. 6. Phillips (1971 : 44) mengartikan teori sebagai: seperangkat asumsi, baik tersurat maupun tersirat, yang menjadi landasan bagi gagasan keilmuan. Perilaku Orgnisasi (Organizational Behavior) Stephen P. Robbins (2002:10), perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki kefektifan organisasi. Pelayanan “Pelayanan (service)” adalah sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. MONIR (2003) Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. UU PELAYANAN PUBLIK RI NO.25 TAHUN 2009 Psikologi Stephen P. Robbins (2002:14), psikologi adalah ilmu yang berupaya mengukur, menjelaskan dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia dan binatang-binatang lain. Produktivitas Stephen P. Robbins (2002:28), produktvitas adalah ukuran kinerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi. Q R Reformasi Said Zainal Abidin (2006:17), reformasi adalah sebagai proses perubahan dari kondisi lama menuju kondisi baru yang dikehendaki. Atau suatu proses perubahan paradigma dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Respon Gibson dkk (1996:221), Respon adalah perilaku orang yang dihasilkan dari stimulus. S Stumulus Gibson dkk (1996:221), stimulus adalah segala sesuatu yang mendorong beberapa tipe respons. Sikap Gibson dkk (1996:144), sikap konidisi kesiapan mental untuk perkembangan kebutuhan. Atau perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang orang, objek-objek, dan keadaan. Sosial Diana Conyers (1991:10-11), mengatakan bahwa sosial adalah lawan dari individu. Dalam hal ini kata sosial mempunyai kecenderungan ke arah pengertian kelompok orang, yang berkonotasi masyarakat (sociey) dan warga (community). Sosiologi Stephen P. Robbins (2002:16), sosiologi adalah studi tentang orang-orang dalam hubungan dengan manusia-manusia sesamanya. Sistem 1. Voich dalam Tatang M. Amirin (1992:1), system adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. 2. Awad dalam Tatang M. Amirin (1992:1), sistem adalah hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. 3. Stephen Robbins (1994:11), sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang diukur sedemikian rupa sehingga menghasilkan sautu kesatuan. Sistem Nilai Stephen P. Robbins (2002:87), sistem nilai adalah suatu hirarki yang didasarkan pada suatu perangkat nilai seorang individu dalam hal intensitasnya. T Tenaga Kerja B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:33), tenaga kerja adalah salah unsur dari perusahaan dan memilikin peran yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Teori Pengertian 1. Frid N. Kelingar Teori adalah seperangkat konsep (konstruk) batasan atau proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistimatis tentang fenomena dengan merinci hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. 2. Masri Singarimbun & Sofyan Effendi. (1995 : 37), Teori adalah serangkaian asumsi, proposisi, konstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara dengan cara sistimatis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. 3. Yudistira K.Garna, (1994:16). Teori adalah pendapat atau sejumlah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan dan penjelasan mengenai suatu peristiwa. V Visi 3. Vincent Gaspersz (2004:31), visi adalah gambaran konseptual tentang keinginan masa mendatang. Perumusan visi menurut Gaspersz dapat membantu organisasi publik untuk mendefinisikan ulang tentang pelayanan publik yang diberikan dan menyiapkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Visi yang baik biasanya dipakai melalui kerjasama antara pimpinan dan semua tingkatan dari organisasi yang akan menerapkan rencana-rencana stratejik untuk mencapai visi dari organisasi publik. 4. Kouzes (2004:15), visi atau mimpi adalah kekuatan yang dapat menciptakan masa depan. W Wewenang Gibson dkk (1996:481), wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki oleh seseorang karena kedudukannya dalam hirarki organisasi. X Y Z Abidin, Said Zainal. 2006. Dinamika Reformasi dan revitalisasi Administrasi Publik di Indonesia. Jakarta: Suara Bebas. Adam Kuper & Jessika Kuper, Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial, Edisi Ke dua. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ayan, Jordan E. 2002. Bengkel Kreatifivitas. Bandung: Mizan Mdia Utama. Albrow, Martin.1996. Birokrasi: Terjemahan. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. Ali Mufiz.2004. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Allan, J. 1997. Menangani Masalah Manusia di dalam Organisasi. Alih Bahasa: Kirbandoko, Jakarta: Binapura Aksara. Amirin, Tatang M. 1992. Pokok-Pokok Teori Sistem. Jakarta: CV Rajawali. Anoraga, Pandji dan Suyati Sri. 1995. Psikologi Industri dan Sosial. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. Atmosudirdjo Prajudi. 2003. Teori Administrasi. Jakarta: STIALAN. Badjuri, H. Abdulkahar & Teguh Yuwono, 2003. Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro. Barata, Atep Adya, 2003. dasar-dasar Pelayanan Prima, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Barzelay, M. Dan B. Armajani. 1997. Breaking Through Bureaucracy. Dalam Classis of Public Administration diedit oleh J.M. Shafritz dan A.C Hyde. New York: Harcourt Brace College Publishers. Bennis, Warren G., 1969. "Changing Organisation", New York. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________, & Burt Nanus. 1990. Kepemimpinan: Strategi Dalam Mengemban Tanggung Jawab. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga. Bennis, Warren & Robert Townsend. 1998. Reinventing Leadership: Menciptakan Kembali Kepemimpinan. (Terjemahan). Batam: Inter aksara. Burhanuddin, H. Salam, 1996, Etika Sosial, Asas Morlan Dalam Kegidupan Manusia, Jakarta: Rineka Cipta Bratawidjaja, Thomas Wiyasa, 1992. Sekretaris Profesional, Seri Umum No. 11, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo. Brett. E.A. 1988, Adjustment and the State: the Problems of Administrative Refom”, IDS Bulletin. IV : 4. Bryant, Coralie & White G. Louise, 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara-Negara Berkembang, Jakarta: LP3ES. Caiden, G. E. 1982. Public Administration. Second Edition. California: Palisades Publisher. Chandler, R. C. & J. C. Plano. 1988. The Public Administration Dictionary. Second Edition: Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc. Clements, P. Kevin. 1999. Teori Pembangunan Dari Kiri Ke Kanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Conger, Jay A. 1997. Pemimpin Karismatik. (terjemahan). Jakarta: Binapura Aksara. Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. James J. Cribbin. 1985. Kepemimpinan: Strategi Mengefektifkan Organisasi. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo. Creech, Bill. 1996. Lima Pilar Manajemen Mutu Terpadu (TQM): Cara Membuat Total Quality Management Bekerja Bagi Anda. Jakarta: Binarupa Aksara. David Osborne dan Ted Gaebler. (1995) Mewirausahakan Birokrasi. Jakarta: PPM. ______________, dan Peter Plastrik. 2001. Memangkas Birokrasi. Jakarta: PPM. Denrhardt, Janet V. dan Denhardt Robert B. 2003. The New Public Service: Serving, Not Steering, New York: M.E. Sharepe, Inc. Dessler, Gary. 2000. Human Resource Management. Eighth Edition. New York Jersey: Prentice Hall. Dharma, Surya. 2005. Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Donovan, F. & A.C. Jackson. 1991. Managing human Service Organizations. New York, N.Y: Prentice Hall. Dimock & Dimock, 1989. Administrasi Negara. Terjemahan. Jakarta: Erlangga. _______________, 1992. Administrasi Negara: Terjemahan. Jakarta: Rineka Cipta. _______________, 1993. Administrasi Negara, Jakarta: Rineka Cipta. Dvorin Eugene P. & Simmons, Robert H. 2000. Dari Amoral Sampai Birokrasi Humanisme. Jakarta: Prestasi Pustaka. Dwiyanto, Agus. 1995. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Fisipol UGM. ________________, dkk, 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Dunn, W.N. 1994. Public Policy Anaysis: An Introduction. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Inc. ___________, 2003. Analisis Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta. PT. Hanindita Graha Widya. Eaton, Joseph W. 1986. Pembangunan Lembaga dan Pembangunan: Dari Konsep ke Aplikasi. Terjemahan Jakarta: Uinversitas Indonesia. Effendi, Sofian, 1986. Pelayanan Publik, pemerataan dan Administrasi Negara Baru, Prisma, XV. _______________, 1987. Debirokrtisasi dan Deregulasi, Meningkatkan Kemampuan Administrasi untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, Makalah dibacakan dalam Seminar UGM-DAAD di Yogyakarta. _______________, 1989. Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan Administrasi Suatu Analisis Retrospektif dan Prospektif. Yogyakarta: UGM. ______________, dkk. 1993. Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Effendy Uchjana Onong,. 2003. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bandung. Evers, Hans-Dieter. 1987. Birokrasi: Prasyarat atau hambatan Perkembangan Ekonomi" Seminar Kerjasama Deutsecher Akademicsher Austrauchdients (DAAD) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 19 Desember. Flippo, Edwin B., 1992. Manajemen Personalia, (ed keenam) Jilid 1, Jakarta: Erlangga. Frederickson, H. George, 1984. Administrasi Negara Baru, Jakarta: LP3ES. Gaspersz, Vincent & Jhon W. 1994. Manajamen Kualitas: Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total. Jakarta: Kerjasama Yayasan Indonesia Emas Gramedia Pustaka Utama. _________________, 2004. Perencanaan Strategik Sektor Publik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Gerson, Richard F. 2002. Mengukur Kepuasan Pelanggan. Terjemahan. Jakarta: PPM. Gibson, James L. 1990. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (jilid II). Jakarta: Erlangga. Gibson, Ivancevich Donnelly. 1996. Organisasi Prilaku Struktur Proes. (jidid 1) Jakarta: Binarupa Aksara. ____________________________. 1997. Organisasi: Prilaku Struktur Proses. Jakarta: Binarupa Aksara. Gray, Cleve, 1994. Government Beyond The Centre (sub-National Politics in Britain), Press LTD, The Macmillan. Harmon, Michael M. And Mayer Richard T. 1988. Organization Theory for Public Administration. Boston: Litle Brown. Henry, Nicholas, 1988. Administrasi Negara, Diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh. Dari Judul asli ”Public Administration and Publik”. Jakarta: Rajawali Pers. H. George Frederickson. 2003. Administrasi Negara Baru. Jakarta: LP3ES. Hicks, G. Herbert & Gullet, G. Ray. 1996. Organisasi Teori dan Tingka Laku. Jakarta: Bumi Aksara. Hudson, Baclay M. 1979. Comparison of Planning Theories: Counterparts and Contradiction". Journal Nations Centre The American Palnning Association, Vol. 45, No. 4 Huntington, Samuel dan Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (terjemahan). Jakarta: Rineka Cipta. Interplan (International Group for Studies in National Planning), 1969. Appraising Administrative Capability for Development, New York: United Nation. Islam, Nasir & George M. Henault. 1979. From GNP to Basic Needs: A. Critical Review of Development and Development Administration dalam International Review of Administrative Science, No. 3 Islamy, M. Irfan, 1986. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bina Aksara. Kaho, Josef Riwu, 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Kartasapoetra, G. 1994. Debirokratisasi dan Deregulasi. Jakarta: Rineka Cipta. Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES. __________________, dkk. 1996. Pembaruan dan Pemberdayaan. Jakarta: Ikatan Alumni ITB. Kaho, Josef Riwu, 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Kasim, Ashar, 1988. Reformasi Administrasi Negara sebagai Prasyarat Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional. Jakarta: UI. Indonesia. Katz M. Saul, 1985. Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional: Suatu Arahan Praktis. Jakarta: Bina Aksara. Kartono, Kartini, 2005. Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Keating, Charles J. 1986. Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya. (Terjemahan). Yogyakarta: Kanisius. Keban, Yaremis T, 1995. Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen dam kebijakan. Yogyakarta: (Makalah). _________________, 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, teori dan Isu, Jakarta: Gava Media. Kerlinger, Freed N. 1990, Asas-asas Penelitian Behavioral: Terjemahan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Khun, Thomas S, 1993. Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains, Bandung: Rosdakarya. Kramer, Fred. A. Ed. 1981. Perspective on Public Bureacracy. Boston: Litle, Brown and Company. Kristiadi, J. B. 1994. Administrasi/Manajemen Pembangunan, Jakarta: LAN. _________________, 1997. Pespeketif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Dalam Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 6 Oktober 1997. Klu, F. E. 1984. Regional Development Thoery: Toward a Pardigm Shift. Montovia: Departement of Geography, University of Liberia. Kousez, M. James & Barry Z. Posner. 1997. Kredibilitas. Jakarta: Profesional Books. Kousez, M. James & Barry Z. Posner. 2004. Leadership The Challennge: Tantangan Kepemimpinan. Jakarta: Erlangga. Korten, David C. 1984. Strategic Organization for People-Centerd Development". Public Managers' Forum. ________________, dan Rudi Klaus, eds.1984. People-Centered Development, West Hartfort: Kumarian Press. ________________, & Syahrir, 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Ober Indonesia. Kumorotomo, Wahyudi. 1996. Meningkatkan Kinerja BUMN: Antispasi Terhadap Kompetisi dan kebijakan Deregulasi. Yogyakarta: JKAP No. 1. Lukman, Sampara, 2000. Manajemen Kualitas Pelyanan, Jakarta: STIA-LAN Press. Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarata: Refika Aditama. Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig, 1960. Public Administration, New York: The Ronald Press Company. Maxwell, Jhon C. 1995. Mengembangkan Kepemimpinan di Dalam Diri Anda. (Terjemahan). Jakarta: Binarupa Aksara. McClelland, David C.1987. Memacu Masyarakat Berprestasi. Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Berprestasi. Jakarta: Intermedia. McKenna, Eugene & Nic Beech, 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. (terjemahan) Yogyakarta: Andi. Mintagoro Antonius. 2000. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: STIA LAN Press. Moeljarto Tjokrowinoto dkk. 2004. Birokrasi Dalam Polemik. Pusat Studi Kewilayahan. Malang: Universitas Muhammadyah Malang. Murphy, Kevin R & Jeanette N. Cleaveoland. 1995. Understanding Performance Appraisal: Social, Organizational and Goal-Based Perspectives. Calipornia: Sage Publications. Mustopadidjaja, 1988. Paradigma-paradigma Pembangunan Administrasi dan Manajemen Pembangunan: Makalah dibacakan pada Temu Kaji. Posisi dan Ilmu Administrasi dan Manajemen Pembangunan Nasional. Diselenggarakan Oleh LAN RI. 28-30 Januari 1988. ______________, 1998. Meningkatkan partisipasi, Daya Saing, dan Kemiteraan: Dinamika ekonomi Politik dan tantangan Manajemen Pembangunan Masa Depan. Makassar: Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Moekijat, 1989. Kepegawaian. Bandung: Mandar Maju Nana Sudjana (1992) Prposol penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung: Sinar Baru Bandung. Nasucha, Chaizi, 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek, Jakarta: Grasindo. Nawawi Hadari dan Martini Hadari. 1994. Ilmu Administrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia. _______________, 2003. Manajemen Stratejik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. _______________, 2004. Kepemimpinan yang Efektif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Ndraha, Taliziduhu. 1989. Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonsia. Jakarta: Bina Aksara, ____________________, 1997, Budaya Organisasi, Jakarta: Rineka Cipta. ____________________, 2002, Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Rineka Cipta. Nicholas, Henry, 1988. Administrasi Negara: Dan Masalah-masalah Kenegaraan, Jakarta: Rajawali Press. Nitisemito, Alex S. 1996. Manajemen Personalia: (Manajemen Sumber Daya Manusia). Jakarta: Ghalia Indonesia. Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: Elex Media Kamputindo Kelompok Gramedia. Noe, A. Raymond, Hollenbeck. R. Jhon, Gerhart. B and Wright. M.P. 1999. Human Resource Management: Gaining Comparative Advantage Third Edition, USA. Pamudji, S. 1989. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara. ____________, 2004. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Akasara. Peursen, C.A. Van. 1993. Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu. (Diterjemahakan oleh J. Drost). Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama. Prwirosentono, Suryadi. 1990. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta: BPFE. Riggs, Fred W. 1988. Administrasi Negara-Negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatis. Yayasan Solidaritas. Yogyakarta: Gajah Mada. _______________, 1994. Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Ritzer, George & Goodman Douglas J. 2005. Teori Sosiologi Modern. Terjemahan. Jakarta: Prenada Media. Rivai, Veithzal. 2006. Kiat kepemimpinan dalam Abad ke 21. Jakarta: Murai Kencana. Robbins, P. Stephen, 1994. Teori Organisasi: Struktur, Disain & Aplikasi, Jakarta: Arcan. ___________________, 2003. Perilaku Organisasi, Jakarta: PT. Indesk, Kelompok Gramedia, Jilid 1. Rosenbloom David H. & Kravchuk, Robert S, 2005. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in The Public Sector. New York: Mc Graw Hill. Ruky, Achmad S. 2004. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Karya. Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik an Organisasi Nonprofit. Gramedia. Jakarta. Sastrohadiwiryo, Siswanto B. 2005. Manjemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administartif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara. Siswanto, Bedjo. 1987. Manajemen Tenaga Kerja. Bandung: Sinar Baru. Santoso, Priyo Budi, 1997, Birokrasi Pemerintahan Orde Baru; Perspektif Kultur dan Struktural, PT. Grafindo Persada, Jakarta. Sartono dkk. 2004. Memahami Good Gavernance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Gava Media. Yogyakarta. Saxena, A.P. 1980. Peningkatan Produktivitas Tatalaksana Pemerintahan. Prisma, XV: 11. Saydam, Gouzali. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Human Resources Management). Jakarta: Toko Gunung Agung. Sedarmayanti, 2003. Good Governance: Kepemerintahan yang Baik Dalam rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung: Mandar Maju. _____________, 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) II. Bandung: Mandar Maju. Setiyono, Budi. 2004. Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi. Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah dan kebijakan Publik (Puskodak) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Simamora, Henry. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN. Stewart, Aileen Mitchell. 1998. Empowring: Pemberdayaan Sumber daya Manusia, Yogyakarta: Kanisius. Stoner, James A. F. dkk. 1996. Manajemen. Jakarta: PT Indeks Gramedia Grup. __________________ & Wankel, Charles, 1996, Management. Prentice-Halt International, Inc. Strauss, Geroge & Leonard Syales. 1990. Manajemen Personalia: Segi Manusia Dalam Organisasi. (jilid I). Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo. _____________________________. 1986. Manajemen Personalia: Segi Manusia Dalam Organisasi. (jilid II). Jakarta: PT Gramedia. Sulistiyani, Ambar Teguh & Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Surie, H.G.1987. Ilmu Administrasi Negara: Suatu Bacaan Pengantar. Jakarta: Gramedia. Sutarto. 2006. Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustakan Pelajar. Sukardi. 1993. Panduan Perencanaan Karir. Surabaya: Usaha Nasional. Sumaatmadja, H. Nursid. 2002. Pendidikan Pemanusiaan Manusia Manusiawi. Bandung: Alfabeta. Susan, Sears. 1993. A Definition of Career Guidance Team dalam Sukardi, Ketut Dewa "Panduan Perencanaan Karir Usaha Nasional Surabaya. Suseno, Magnis Franz, 1990, Etika Dasar, Yogyakarta: Kanisius Syafi'ie Kencana Inu, dkk. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Reneka Cipta. _____________________, 2003. Birokrasi Pemerintahan Indonesia. Bandung: Manjdar maju. _____________________. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. _________________. 2003. Teori & Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta. _________________. 2004. Filsafat Administrasi, Jakarta: Bumi Aksara. Shafritz, J.M. dan E.W Russel, 1997. Inroducing Public Administration, New York: Addison-Wesley Eduvational Publishers Inc: Chapter 1. _____________. & A.C. Hyde. 1997. Calssic ofAdministration Theory. New York: Harcourt Brace College Publishers. _____________. & J.S. Ott. 1992. Classics of Organization Theory. Third Edition. Pacific, CA: Brooks/Cole Publishing Company. Sudriamunawar,. Haryono, 2002, Pengantar Study Administrasi Pembangunan, Bandung: Mandar Maju. ______________________, 2006. Kepemimpinan Peran Serta dan Produktivitas. Bandung: Mandar Maju. Siagian, P. Sondang, 1994. Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. _______________________, 1988. Administrasi Pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung. _______________________, 2003. Teori Dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta Rineka Cipta. ______________________, 2004. Filsafat Administrasi. Edisi Revisi. Jakarata: Bumi Aksara. Silalahi, Ulbert. 1999. Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, teori dan Dimensi. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Simanjuntak, Payaman J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teor, Kebijakan, dan Impelementasi. Jakarta: Bumi Aksara. Singarimbun Masri dan Sofian Effendi (ed). 1995. Metode Penelitian Survai. Yogyakarta: LP3ES. Simon A., Herbert, 2004. Administartive Behavior: Perilaku Administrai. Jakarta: Bumi Aksara. Soewargono, 1996. Desentralisasi pengambilan Keuputusan Dalam Peningkatan Pembangunan dan pelaksanaan Otonimo Daerah: Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional yang diselenggarakan Persadi. Di Bandung Jawa Barat. Sutino, Agus, dkk. 2004. Memahami Good Gavernance: dalam perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gaya Media. Sulistiyani Teguh Ambar. 2004. Memahami Good Governance (dalam perspektif Sumber Daya Manusia). Yogyakarta: Gava Media. Syuhadhak, Mokhamad. 1996. Administrasi Kepegawaian Negara. Jakarta. Toko Gunung Agung. Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1987. Manajemen Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung, _______________________, 1987. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. _______________________, dan Mustopadidjaya, 1990. Teori & Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: CV. Haji Masagung. _______________________, dan Mustopadidjaya. 1993. Kebijaksanaan dan Administrasi pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan. Jakarta: LP3ES. _______________________, 1995. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Toko Gunung Agung. Tjiptoherijonto, Prijono dan Abidin, Said Zainal 1993. Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tjiptono, Fendy, 1996. Manajemen Jasa, Yogyakarta: Andi. ________________, 2004. Prinsip-prinsip Total Quality Service. Yogyakarta: Penerbit Andi. Tjokrowinoto, Moeljarto, 1995. Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. ________________________, 1996. Pembangunan Dilema dan Tantangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ________________________, dkk. 2001. Birokrasi dalam Polemik (Editor: Saiful Arif). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. _________________________, dkk. 2004. Birokrasi dalam Polemik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar The Liang Gie, 1993. Pengertian, Kedudukan dan Perincian Administrasi. Yogyakarta: Direvisi oleh Sutarto. Liberty. Timpe, A.Dale, 1988. The Art and Science of Business Management Performance, New York: KEND Publishimh. Inc. Tjager I Nyoman, dkk. 2003. Corporate Governance. Jakarta: Prenhallindo. Thoha Mifta, 2002. Perspektif Perilaku Birokrasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. ____________, 2003. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. ____________, 2004. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. ____________, 2005. Birokrasi Politik di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. ____________, 2007. Manajemen Kepegawian Sipil di Indonseia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Todaro, Michael P., 1987. Economic Development in the Third World, Longman: New York. Tulus, Moh. Agus. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia bekerja sama dengan Pustaka Utma. Tzu, Sun dan Thomas Cleary. 2002. Seni perang, Jakarta: Erlangga. Umar Husein. 2004. Metode Riset Ilmu Administrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Utomo, Warsito.2003. Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar Isu-isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UGM. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________. 2006. Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UGM. Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara. Wahyuni, Salmah, 1994. Metodelogi Penelitian Bisnis. Surakarta: Sebelasa Maret University Press. Waldo, Dwight, 1971, Pengantar Studi Public Administration: Terjemahan, Cemerlang. Wallace, Walter L. 1994. Metode Logika Ilmu Sosial. Jakarta: Bina Aksara. Warella, Y. 2004. Administrasi Negara dan Kualitas Pelyanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Semarang: MAP UNIDP. Wasisitiono, Sadu 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokusmedia. Cetakan kedua. Weber, Max, 1985. Konsep-konsep Dasar Dalam Sosiologi. Terjemahan. Jkarata: Rajawali. ___________, 2006. Studi Komprehensif Sosiologi Kebudayaan. IRCiSoP. Jogjakarta. Wexley & Yulk. 1992 perilaku organisasi dan psikologi Industri Personalia. Terjemahan Muh. Shobaruddin. 1992. Jakarta: Rineka Cipta. Wibawa, Samudra, 2001. Neues Steuerungsmodell, Yogyakarta: Wacana. _______________, 2005. Peluang Penerapan New Public Management Untuk Kabupaten di Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Widodo, Joko. 2006. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Jakarta: Bayumedai Publishing. Wrihatnolo, R. Randy & Nugroho Ryant D. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan. Elex Media Komputindo.. Jakarta. Gramedia Wirjana, Bernadine R. & Susilo. Supardo. 2006. Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya. Yogyakarta: Penerbit Andi. White, Randall P. dkk. 1997. The Future of Leadership (Masa Depan Kepempinan) Revolusi Gelombang. (Terjemahan). Batam: Interaksara. Winardi. 2000. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta. Yukl, Gary. Kepemimpinan Dalam Organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Prenhallindo, Yul, Iskandar. 2001. Test Bakat, Minat, Sikap & Personality. Cetakan ke 2. Jakarta: Yayasan Dharma Graha. Zainun, Buchari. 2004. Administrai & Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Zauhar Soesilo. 1996. Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi dan Stategi. Jakarta: Bumi Aksara. Zeithaml, Valarie A-Parasuraman A.and Beryy, Leonard L. 1990. Delivering Service Quality: Banlancing Custumer Perceptinon and Expectations. New York: The Pree Press. Dokumen: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Primbangan keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan daerah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah. Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi ketiga. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1999. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/Y/99. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah. Jakarta.