ETIKA KEPEMIMPINAN

Etika Kepemimpinan Dr. Harbani Pasolong A. Pendahuluan Krisis terbesar di dunia saat ini adalah krisis “keteladanan”. Krisis ini jauh lebih dahsyat dari krisis ekonomi, enegri, kesehatan, pangan, transfortasi dan air bersih. Karena dengan absennya pemimpin jujur, visioner, kompeten, dan integritas yang tinggi. Maka masalah air bersih, konservasi hutan, kesehatan, Pendidikan, sistem peradilan, dan transport akan semakin parah. Akibatnya, semakin hari biaya pelayanan kesehatan semakin sulit terjangkau oleh masyarakat, manajemen transportasi semakin amburadul, Pendidikan semakin kehilangan nurani sehingga terjadi erosi ahlak mulia, sungai dan air tanah semakin tercemar dan sampah menumpuk di mana-mana. Inilah antara lain, permasalahan yang dialami dunia Muslim, termasuk Indonesia, sebagai bagian terbesar dunia ketiga. Dalam masalah moral Indonesia menempati posisi yang sangat memperhatinkan. Tidak ada satu negara pun di dunia di media cetak dan audio-visual erotis dan VCD-DVD hardcore bi dibeli oleh anak SD dan dijajakan di lampu-lampu merah. Negara yang paling liberal sekalipun seperti Amerika, Inggeris, Jerman dan Australia mensyaratkan usia minimun 18 atau tahun untuk bisa memiliki barang haram tersebut harus menunjukkan KTP atau SIM yang syah. Jika hal ini dilanggar maka baik pembeli maupun penjual akan dikenakan sanksi. yang cukup berat. Hal ini berlaku untuk rokok dan produk turunan bernikotin lainnya. Dalam masalah narkoba Indonesia kini bukan saja menjadi negara tujuan pemakai tetapi telah masuk menjadi mata rantai jaringan pendistribusian Narkoba. Ironisnya, sudah bukan rahasia lagi kalau ternyata yang menjadi backing para distributor Narkoba adalah oknum apparat keamanan yang seharusnya menumpas mereka. Kusus masalah korupsi, kebocoran anggaran dan pelaksanaan pembangunan ternyata lebih aparah dari pada masa orde baru. Jika dahulu korupsi terkosentrasi di Pemerintahan Pusat, kini menjadi tersebar merata disemua lapisan birokrasi, baik dalam tugasnya melaksanakan pembangunan berbasis APBN/APBD demikian juga dalam hubungannya dengan pengusaha swasta. Yang lebih memprihatinkan adalah korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak keadilan yang sejatinya bertugas memberantas korupsi seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Hampir sulit media cetak dan elektronik yang tidak melaporkan setiap harinya kata Antonio (2019:3).Saat ini pihak eksekutif atau pemerintah tampaknya hati-hati dalam melaksanakan tender APBN/APBD karena khawatir dikejar KPK dan melanggar PP No. 80 tahun 2003 dengan enam kali direvisi. Ketakutan berbuat salah adalah yang sangat sehat tetapi ternyata hal itu juga membuka peluang baru untuk para pengawas pembangunan dan penagak keadilan. Mereka seperti mendapat “lahan baru” untuk bisa menekan eksekutif. Untuk bisa aman tidak ad acara lain bagi eksekutif kecuali harus “membayar” para pengawas dan penegak hukum tersebut. Dari mana posnya diambil? Jelas dari APBN/APBD. Siapa yang akan dirugikan? Jawabannya jelas, pasti rakyat karena jatah pembangunan proyek dan sarana publik menjadi semakin kecil. Tidak heran mengapa infra struktur layanan publik di negeri ini sangat memprihatinkan. Alhamdulillah, sebagian besar Bupati, Gubernur dan pimpinan daerah tersebut beragama Islam. Mereka shalat, puasa Ramadhan bahkan hampir semua sudah menunaikan Ibadah haji dan umrah. Saya yakin dari waktu ke waktu mereka membaca shalawat kepada Rasulullah SAW yang tidak kita ketahui apakah Rasulullah SAW tersenyum atau menangis sedih ketika shalawat dikumandankan tetapi kesejahteraan umatnya diinjak-injak karena sebagian besar infra struktur kesehatan, Pendidikan, jalan dan pengairan dirampas oleh yang membaca shalawat kepadanya. Indonesia merindukan Suri Tauladan Leadership yang beretika bahwa jabatan adalah tanggung jawab dunia akhirat dan bukan kemegahan serta peluang untuk menambah kekayaan semata dengan apapun caranya. Pemimpin yang tidak bisa tidur nyenyak karena banyak rakyat yang bergizi buruk. Pemimpin yang tidak bercuti Panjang karena banyak Puskemas dalam keadaan memprihatinkan. Pemimpin yang tidak telalu nikmat duduk dalam ruang ber-AC sementara banyak rakyat korban longsor, lumpur. Pemimpin yang tidak tega meminta gaji dan fasilitas karena sebagian ASN gaji pokoknya tidak lebih besar dari anggaran telpon rumah seorang pejabat di Tingkat Kabupaten. yang cukup berat. Hal ini berlaku untuk rokok dan produk turunan bernikotin lainnya. Dalam masalah narkoba Indonesia kini bukan saja menjadi negara tujuan pemakai tetapi telah masuk menjadi mata rantai jaringan pendistribusian Narkoba. Ironisnya, sudah bukan rahasia lagi kalau ternyata yang menjadi backing para distributor Narkoba adalah oknum apparat keamanan yang seharusnya menumpas mereka. Kusus masalah korupsi, kebocoran anggaran dan pelaksanaan pembangunan ternyata lebih aparah dari pada masa orde baru. Jika dahulu korupsi terkosentrasi di Pemerintahan Pusat, kini menjadi tersebar merata disemua lapisan birokrasi, baik dalam tugasnya melaksanakan pembangunan berbasis APBN/APBD demikian juga dalam hubungannya dengan pengusaha swasta. Yang lebih memprihatinkan adalah korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak keadilan yang sejatinya bertugas memberantas korupsi seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Hampir sulit media cetak dan elektronik yang tidak melaporkan setiap harinya kata Antonio (2019:3). Saat ini pihak eksekutif atau pemerintah tampaknya hati-hati dalam melaksanakan tender APBN/APBD karena khawatir dikejar KPK dan melanggar PP No. 80 tahun 2003 dengan enam kali direvisi. Ketakutan berbuat salah adalah yang sangat sehat tetapi ternyata hal itu juga membuka peluang baru untuk para pengawas pembangunan dan penagak keadilan. Mereka seperti mendapat “lahan baru” untuk bisa menekan eksekutif. Untuk bisa aman tidak ad acara lain bagi eksekutif kecuali harus “membayar” para pengawas dan penegak hukum tersebut. Dari mana posnya diambil? Jelas dari APBN/APBD. Siapa yang akan dirugikan? Jawabannya jelas, pasti rakyat karena jatah pembangunan proyek dan sarana publik menjadi semakin kecil. Tidak heran mengapa infra struktur layanan publik di negeri ini sangat memprihatinkan. Alhamdulillah, sebagian besar Bupati, Gubernur dan pimpinan daerah tersebut beragama Islam. Mereka shalat, puasa Ramadhan bahkan hampir semua sudah menunaikan Ibadah haji dan umrah. Saya yakin dari waktu ke waktu mereka membaca shalawat kepada Rasulullah SAW yang tidak kita ketahui apakah Rasulullah SAW tersenyum atau menangis sedih ketika shalawat dikumandankan tetapi kesejahteraan umatnya diinjak-injak karena sebagian besar infra struktur kesehatan, Pendidikan, jalan dan pengairan dirampas oleh yang membaca shalawat kepadanya. Indonesia merindukan Suri Tauladan Leadership yang beretika bahwa jabatan adalah tanggung jawab dunia akhirat dan bukan kemegahan serta peluang untuk menambah kekayaan semata dengan apapun caranya. Pemimpin yang tidak bisa tidur nyenyak karena banyak rakyat yang bergizi buruk. Pemimpin yang tidak bercuti Panjang karena banyak Puskemas dalam keadaan memprihatinkan. Pemimpin yang tidak telalu nikmat duduk dalam ruang ber-AC sementara banyak rakyat korban longsor, lumpur. Pemimpin yang tidak tega meminta gaji dan fasilitas karena sebagian ASN gaji pokoknya tidak lebih besar dari anggaran telpon rumah seorang pejabat di Tingkat Kabupaten. yang cukup berat. Hal ini berlaku untuk rokok dan produk turunan bernikotin lainnya. Dalam masalah narkoba Indonesia kini bukan saja menjadi negara tujuan pemakai tetapi telah masuk menjadi mata rantai jaringan pendistribusian Narkoba. Ironisnya, sudah bukan rahasia lagi kalau ternyata yang menjadi backing para distributor Narkoba adalah oknum apparat keamanan yang seharusnya menumpas mereka. Kusus masalah korupsi, kebocoran anggaran dan pelaksanaan pembangunan ternyata lebih aparah dari pada masa orde baru. Jika dahulu korupsi terkosentrasi di Pemerintahan Pusat, kini menjadi tersebar merata disemua lapisan birokrasi, baik dalam tugasnya melaksanakan pembangunan berbasis APBN/APBD demikian juga dalam hubungannya dengan pengusaha swasta. Yang lebih memprihatinkan adalah korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak keadilan yang sejatinya bertugas memberantas korupsi seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Hampir sulit media cetak dan elektronik yang tidak melaporkan setiap harinya kata Antonio (2019:3). Saat ini pihak eksekutif atau pemerintah tampaknya hati-hati dalam melaksanakan tender APBN/APBD karena khawatir dikejar KPK dan melanggar PP No. 80 tahun 2003 dengan enam kali direvisi. Ketakutan berbuat salah adalah yang sangat sehat tetapi ternyata hal itu juga membuka peluang baru untuk para pengawas pembangunan dan penagak keadilan. Mereka seperti mendapat “lahan baru” untuk bisa menekan eksekutif. Untuk bisa aman tidak ad acara lain bagi eksekutif kecuali harus “membayar” para pengawas dan penegak hukum tersebut. Dari mana posnya diambil? Jelas dari APBN/APBD. Siapa yang akan dirugikan? Jawabannya jelas, pasti rakyat karena jatah pembangunan proyek dan sarana publik menjadi semakin kecil. Tidak heran mengapa infra struktur layanan publik di negeri ini sangat memprihatinkan. Alhamdulillah, sebagian besar Bupati, Gubernur dan pimpinan daerah tersebut beragama Islam. Mereka shalat, puasa Ramadhan bahkan hampir semua sudah menunaikan Ibadah haji dan umrah. Saya yakin dari waktu ke waktu mereka membaca shalawat kepada Rasulullah SAW yang tidak kita ketahui apakah Rasulullah SAW tersenyum atau menangis sedih ketika shalawat dikumandankan tetapi kesejahteraan umatnya diinjak-injak karena sebagian besar infra struktur kesehatan, Pendidikan, jalan dan pengairan dirampas oleh yang membaca shalawat kepadanya. Indonesia merindukan Suri Tauladan Leadership yang beretika bahwa jabatan adalah tanggung jawab dunia akhirat dan bukan kemegahan serta peluang untuk menambah kekayaan semata dengan apapun caranya. Pemimpin yang tidak bisa tidur nyenyak karena banyak rakyat yang bergizi buruk. Pemimpin yang tidak bercuti Panjang karena banyak Puskemas dalam keadaan memprihatinkan. Pemimpin yang tidak telalu nikmat duduk dalam ruang ber-AC sementara banyak rakyat korban longsor, lumpur. Pemimpin yang tidak tega meminta gaji dan fasilitas karena sebagian ASN gaji pokoknya tidak lebih besar dari anggaran telpon rumah seorang pejabat di Tingkat Kabupaten. B. Pengertian Etika Kepemimpinan Pada dasarnya etika adalah ilmu dan standar mengenai sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah; sesuatu yang boleh dilakukan; dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Perilaku yang benar merupakan perilaku yang etis dan perilaku yang salah merupakan perilaku yang tidak etis. Sungguhpun demikian tidak ada standar yang baku mengenai apa yang benar dan apa yang salah yang berlaku diseluruh dunia dan di semua aspek kehdiupan. Apa yang dianggap benar dan etis dan apa yang dianggap salah atau tidak etis disuatu negara atau budaya berbeda dengan negara lain atau budaya lainnya. Sesuatu perbuatan dianggap etis juga ditentukan oleh tujuannya. Misalnya memberikan sesuatu sebagai hadiah ulang tahun dianggap etis, akan tetapi memberikan sesuatu dengan tujuan menyuap merupakan perbuatan tidak etis. Sedangkan pengertian Kepemimpinan Etis menurut Van den Akker dalam Wirawan (2018:102), adalah kepemimpinan yang mendemonstrasikan perilaku secara yang secara nomatif tepat melalui tindakan-tindakan personal dan hubungan interpersonal, dan promosi perbuatan seperti itu kepada para pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan dan pembuatan keputusan”. Jadi Kepemimpinan etis adalah cara pemimpin memimpin perilaku berdasarkan norma, menciptakan pesan etis yang tegas, menetapkan standar etis yang jelas dan regulasi terhadap perilaku etis untuk para pengikut dan mengikuti prinsip etis pada proses ketika mereka ingin membuat keputusan dan menciptakan suatu proses observasi untuk para pengikut. Van den Akker dalam Wirawan (2018:102), menyatakan bahwa kepemimpinan yang etis adalah merupakan suatu konsep hubungan dalam pengertian kepemimpinan etis dikonstruksi di dalam dan melalui interaksi-interaksi sosial dengan para pengikut”. Perilaku etis adalah komponen dari kepemimpinan dan pengembangan etika yang penting demi kemajuan suatu individu sebagai pemimpin dan harus memberikan pelayanan sebagai pemandu yang etis untuk orang banyak Binawa, (2015) Kepemimpinan etis adalah “suatu istilah untuk menekankan seseorang menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang etis serta menjadikannya landasan bagi pengambilan suatu keputusan atau tindakan”. Ketika membangun suatu usaha, misalnya membuka suatu operasi bisnis di tempat tertentu, maka yang menjadi pertimbangan bukanlah hanya soal untung yang bisa didapat dari perluasan bisnis itu. Dampak dari perluasan bisnis itu terhadap banyak pihak, khususnya bagi masyarakat setempat, harus dipertimbangkan dan dijadikan salah satu dasar bagi pengambilan keputusan. Sangatlah tidak etis ketika birokrasi mendapatkan hasil atau keuntungan yang besar, tetapi masyarakat sekitar menderita kerugian, seperti pencemaran atau kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Yukl (2017) lebih lanjut mendefinisikan kepemimpinan etis sebagai proses memengaruhi pegawai melalui nilai-nilai, prinsip-prinsip dan keyakinan yang secara luas berbatasan dengan norma-norma yang diterima dalam perilaku organisasi. Definisi ini menjabarkan bagian penting dari kepemimpinan etis. Ethical leadership telah didefinisikan dalam berbagai cara. Ketika diminta untuk menggambarkan pemimpin etis dalam satu studi, eksekutif mengidentifikasi beberapa perilaku, nilai-nilai, dan motif (misalnya, jujur, dapat dipercaya, altruistik, adil). Kunci karakteristik utama adalah upaya pemimpin untuk mempengaruhi perilaku etis kepada orang lain Yukl, (2017). Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk merumuskan definisi baru tentang Kepemimpinan Etis, adapun yang dimaksud kepemimpinan etis dalam buku ini adalah Kepemimpinan etis adalah “prinsip-prinsip, keyakinan dan nilai-nilai dari yang benar dijadikan dasar untuk berperilaku sehingga merumuskan dasar atas pemimpin memengaruhi pegawai dalam mencapai tujuan organisasi” Para pemimpin etis dengan demikian mewujudkan kedalam kebajikan yang mengarahkan dia kepada pembuatan keputusan yang etis untuk kepentingan organsisasi yang lebih luas. Kepemimpinan etis merupakan cara kepemimpinann yang mempertimbangkan nilai etis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau tindakan. C. Fungsi Etika Kepemimpinan Etika berfungsi untuk mempengaruhi perilaku pemimpin dan perilaku pengikut, yaitu sebagai berikut: 1. Norma etika, yaitu setiap organisasi atau sistem sosial yang mapan mempunyai norma dan nilai-nilai dan etika disamping peraturan. Norma dan nilai-nilai merupakan bagian daripada budaya organisasi. Misalnya dari norma tersebut adalah kode etika dan kebiasaan yang telah diterima, diajarkan, dilaksanakan dan ditegakkan dalam waktu yang lama oleh para pemimpin dan para anggota ortganisasi. 2. Pemimpin, yaitu norma dan nilai-nilai mempengaruhi perilaku semua anggota organisasi termasuk pemimpin. Khusus bagi pemimpin ia harus memimpin aplikasi dan penegakan pelaksanaan norma dan nilai-nilai tersebut bagi para anggota organisasi. Ia memberi contoh penerapan norma dan nilai-nilai dalam perilaku organisasi dan perilaku pribadi para anggota orgtanisasi. 3. Perilaku Mempengaruhi Pemimpin yang Etis, yaitu norma dan nilai-nilai organisasi diterapkan dalam perilaku mempengaruhi pemimpin. Jika pemimpin menerapkan norma dan nilai-nilai etika, maka terciptalah teknik mempengaruhi dari pemimpin yang etis. Pemimpin menggunakan teknik mempengaruhi yang dapat diterima oleh para pengikut yang juga telah menerapkan norma dan nilai-nilai organisasi dalam perilakunya. 4. Iklim Etika, yaitu penggunaan norma dan nilai-nilai organisasi oleh dalam teknik mempengaruhi pemimpin yang dapat diterima oleh para pengikut yang telah menyesuaikan perilakunya dengan menggunakan norma dan nilai-nilai organisasi menciptakan iklim etika dalam organisasi. Iklim etika adalah persepsi pemimpin dan pengikut mengenai apa yang terjadi secara rutin dalam lingkungan internal organisasi. 5. Kinerja Pengikut, yaitu iklim etika memungkinkan para pengikut bekerja secara maksimal; meningkatkan motivasi, etos kerja dan kepuasan kerja para pengikut. Hambatan-hambatan psikologis pengikut dalam bekerja dihindari. Dengan demikian akan tercipta kinerja maksimal dari para pengikut. 6. Visi tercapai, yaitu jika kinerja pengikut maksimal maka dapat diprediksi kinerja organisasi akan maksimal dan pemimpin akan menjadi efektif. D. Etika Dalam Kepemimpinan Etika dalam kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sifat-sifat utama tersebut ibarat “roh” nya pemimpin yang membuat seseorang mampu menjalankan kepemimpinannya dengan berhasil guna. Tanpa roh kepemimpinan maka posisi atau jabatan seseorang sebagai pemimpin tidak ada artinya. Beberapa nilai Kepemimpinan Etis yang perlu dimiliki seorang pemimpin antara lain adalah sebagai berikut: 1. Kejujuran yaitu Sifat yang berhubungan dengan keyakin¬an bahwa pemimpin dapat dipercaya bisa dipegang kata-katanya atau janji-janjinya, dan pemimpin tidak suka memainkan peranan palsu. Kejujuran akan membangun integritas dari seorang pemimpin. Integritas berarti apa saja yang dikatakan oleh seorang pemimpin selalu dilaksanakannya. Pemimpin yang memiliki integritas akan menampakkan sikap konsisten dalam kata dan tindakan. Jujur merupakan salah satu sifat manusia yang cukup sulit untuk diterapkan. Sifat jujur yang benar-benar jujur biasanya hanya bisa diterapkan oleh orang-orang yang sudah terlatih sejak kecil untuk menegakkan sifat jujur. Tanpa kebiasaan jujur sejak kecil, sifat jujur tidak akan dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya jujur. Sifat jujur termasuk ke dalam salah satu sifat baik yang dimiliki oleh manusia. Orang yang memiliki sifat jujur merupakan orang berbudi mulia dan yang pasti merupakan orang yang beriman. Meskipun jujur merupakan sifat dasar manusia, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang belum memahami makna kata jujur yang sebenarnya. Hal ini terbukti dari masih banyaknya orang-orang yang mencampur adukkan sifat jujur dengan sifat kebohongan yang pada akhirnya mendatangkan berbagai macam malapetaka baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya. 2. Keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Keteladanan berkaitan erat dengan kehormatan, integritas dan moralitas pemimpin. Keteladanan yang dibuat-buat atau semu dan direkayasa tidak akan langgeng. Pemimpin sejati melakukan hal-hal baik dengan wajar tanpa pamrih, bukan sekedar untuk mendapat pujian manusia. Sifat-sifat baiknya dirasakan orang lain sehingga dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat luas sebagai suatu teladan yang hidup. 3. Integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut ahlak, budi pekerti, susila, ajaran tentang baik dan buruk, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket, adat sopan santun. Persyaratan integritas dan moralitas penting untuk menjamin kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (termasuk perubahan-perubahannya) pada Bab V Pasal 133 disebutkan: Pengembangan karier pegawai negeri sipil daerah (PNSD) mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, kompetensi. Di tengah sorotan publik tentang kinerja sebagian pemimpin aparatur pemerintah yang kurang memuaskan dengan terjadinya kasus-kasus korupsi dan berbagai penyimpangan, maka nilai-nilai integritas dan moralitas pemimpin perlu mendapat perhatian utama. 4. Tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memikul tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat yang dipercayakan kepadanya. Pemimpin harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi. Ia harus memiliki keberanian untuk mempertanggung jawabkan tindakan yang telah dilakukan dan mengambil risiko atau pengorbanan untuk kepentingan organisasi dan orang-orang yang dipimpinnya. Tanggung jawab dan pengorbanan adalah dua hal yang saling berhubungan erat. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi atau keluarga termasuk pengorbanan waktu. Di sisi lain, pemimpin harus melatih bawahan untuk menerima tanggung jawab serta mengawasi pelaksanaan tugasnya. 5. Visi Pemimpin. Kepemimpinan seorang pemimpin nyaris identik dengan visi kepemimpinannya. Visi adalah arah ke mana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Pemimpin ibarat seorang nakhoda yang harus menentukan ke arah mana kapal dengan penumpangnya akan di arahkan. Visi sama pentingnya dengan navigasi dalam pelayaran. Semua awak kapal menjalankan tugasnya masing-masing tetapi hanya nakhoda yang menentukan arah kapal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Visi pemimpin akan menginspirasi tindakan dan membantu membentuk masa depan. Visi adalah masa depan yang realistis, dapat dipercaya dan menjembatani masa kini dan masa depan yang lebih baik sesuai kondisi (sosial politik, ekonomi, budaya) yang diharapkan. Visi juga mengandung harapan-harapan, atau bahkan “mimpi” yang memberi semangat bagi orang-orang yang dipimpin. Pemimpin adalah “pemimpi” yang sanggup mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Burt Nanus dalam bukunya Kepemimpinan Visioner mengatakan: “ Tak ada mesin penggerak organisasi yang lebih bertenaga dalam meraih keunggulan dan keberhasilan masa depan, kecuali visi yang menarik, berpengaruh dan dapat diwujudkan serta mendapat dukungan luas.” 6. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan (wisdom) yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Kebijaksanaan memiliki makna lebih dari kepandaian atau kecerdasan. Pemimpin setiap saat dihadapkan kepada situasi yang rumit dan sulit untuk mengambil keputusan karena terdapat perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat dan mereka yang akan terkena dampak keputusannya. Seringkali pemimpin seperti menghadapi “buah simalakama”, sulit untuk menentukan pilihan karena sama-sama berisiko. Selain upaya manusia menekuni dan mencari kebijaksanaan, perlu upaya meminta kebiaksanaan kepada Tuhan sebagai sumber untuk memutuskan keputusan yang terbaik dan bijaksana.